Kepala BGN: 1.780 SPPG Disetop Sementara untuk Perbaiki Kualitas MBG

Jakarta – Dalam sebuah pernyataan resmi di Jakarta, Kamis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa 1.780 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini dalam kondisi tertunda. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap terjaga melalui pengawasan yang lebih ketat.

Dadan menjelaskan, SPPG yang tidak memenuhi syarat seperti belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum terdaftar dalam Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara. “Apabila SPPG belum mendapatkan sertifikat SLHS dalam satu bulan, maka kami akan menghentikannya,” tutur Dadan dalam wawancara tersebut.

“SPPG yang tidak memiliki IPAL atau belum memiliki SLHS, akan kita hentikan sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara,” ujar Dadan.

Pengawasan yang lebih intensif juga didukung oleh inspektorat, menurut Dadan, untuk menangani keluhan di lapangan secara lebih detail. “Seluruh mekanisme ini berjalan terus-menerus dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas MBG sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

Menurut data terbaru, dari total 26.800 SPPG yang ada, sekitar 1.780 unit sedang dalam proses penangguhan. Namun, angka ini bisa berubah seiring waktu. “Situasi ini sangat dinamis, sehingga jumlah SPPG yang dihentikan sementara bisa berubah dalam beberapa hari ke depan,” jelas Dadan.

Menko Pangan: Penutupan SPPG Bagian dari Upaya Perbaikan SDM

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. “MBG tidak hanya tentang pemberian makanan, tapi juga kontribusi besar dalam pengembangan SDM,” kata Zulkifli.

“Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita satupun enggak boleh ada masalah, karena itu menyangkut anak-anak kita,” ucap Menko Zulkifli Hasan.

Zulkifli mengimbau sekolah untuk segera melaporkan keluhan jika menemukan layanan SPPG yang tidak sesuai standar. “Sekolah bisa menyampaikan keberatan melalui SPPG atau fasilitas pengaduan pemerintah. Kami juga menyediakan call center dan command center untuk menindaklanjuti laporan secara cepat,” tambahnya.