Special Plan: Menko PM: MBG berdayakan masyarakat hingga akar rumput
Menko PM: MBG berdayakan masyarakat hingga akar rumput
Jakarta, Kamis – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam memberdayakan masyarakat di tingkat dasar, sehingga mampu memperkuat daya tahan ekonomi. Ia menekankan bahwa program ini perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan, agar bisa membentuk ekosistem ekonomi yang lebih kuat, serta mendorong tumbuhnya pengusaha baru, UMKM, dan produksi lokal yang lebih beragam.
Dalam acara yang merayakan satu tahun pelaksanaan MBG, Muhaimin menyampaikan bahwa pemerintah berupaya menyediakan menu makanan yang lebih lengkap dan berkualitas, agar program ini bisa dirasakan oleh siswa secara merata. “Peningkatan kualitas MBG memastikan akses gizi yang lebih merata bagi masyarakat,” tutur dia.
“Pelaksanaan Program MBG harus kita syukuri terus-menerus mengalami penyempurnaan, mengalami perbaikan, agar mengarah kepada terbangunnya ekosistem ekonomi dan rantai pasok yang benar-benar bisa melahirkan pengusaha baru, UMKM yang tumbuh, serta produksi lokal yang semakin variatif dan produktif,” katanya.
Sementara itu, Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN, menyampaikan bahwa dalam satu tahun terakhir, terdapat 27.066 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang telah terverifikasi. Dari jumlah tersebut, lebih dari 25 ribu SPPG telah beroperasi secara aktif.
“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, inilah wujud konkret yang pertama karena 27 ribu SPPG tersebut seluruhnya memberdayakan masyarakat,” ucap Sony.
Sony menambahkan bahwa untuk menjaga kebutuhan keluarga di pasar tradisional, diperlukan inovasi dari para kepala daerah dalam menyiapkan rantai pasok. Sebagai contoh, Kabupaten Bogor mengembangkan desa tematik hidroponik, di mana masyarakat menanam sayuran seperti kangkung menggunakan teknik pertanian modern.
Dalam catatan terbaru, sebanyak 1,7 juta masyarakat telah bekerja di SPPG, menunjukkan dampak nyata dari program ini. Menko PM menjelaskan bahwa dari total 47 orang yang terlibat, 30 persen diutamakan pada kelompok kemiskinan ekstrem (desil 1 dan desil 2), sementara selebihnya berasal dari sekitar SPPG.