Undip Layani Enam Peserta Disabilitas pada UTBK SNBT 2026

Semarang – Universitas Diponegoro (Undip) menyediakan layanan khusus untuk enam penyandang disabilitas yang mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026. Wakil Ketua Divisi Pengembangan Pendidikan Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan (LP2MP) Undip, Prof Dr Paramita Prananingtyas, mengungkapkan komitmen institusi dalam mewujudkan layanan inklusif. Ia menjelaskan, jumlah peserta disabilitas yang hadir terdiri dari tiga penyandang tunadaksa dan tiga penyandang tunarungu.

Persiapan Fasilitas Sesuai Kebutuhan

Undip telah menyiapkan dukungan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta, memastikan mereka dapat mengikuti ujian secara optimal. “Kami bertujuan memberikan kesempatan setara serta aksesibilitas memadai bagi seluruh peserta, tanpa terkecuali,” ujarnya. Dukungan ini mencakup lokasi ujian yang ramah disabilitas, seperti penggunaan gedung dengan fasilitas lift dan ruang ujian adaptif.

“Alhamdulillah, para peserta disabilitas tersebut juga merasa cukup puas dengan fasilitas yang disediakan oleh Undip. Kami telah mempersiapkan dan menyesuaikan fasilitas kami dengan keperluan para peserta disabilitas tersebut secara maksimal,” katanya.

Pelaksanaan UTBK-SNBT 2026 di Undip diikuti oleh 23.933 peserta, dengan ujian berlangsung pada 21-29 April 2026 di berbagai lokasi kampus Tembalang dan Pleburan. Lokasi peserta disabilitas ditempatkan strategis, antara lain di Fakultas Hukum yang memiliki infrastruktur lift dan area duduk fleksibel.

Prosedur yang Tetap Mematuhi SOP

Paramita menegaskan bahwa seluruh prosedur pelayanan dirancang sesuai standar nasional, sekaligus menjaga ketegasan pengawasan. “Langkah ini diambil agar kredibilitas hasil ujian tetap terjaga,” tambahnya. Meski memberikan layanan khusus, Undip tetap menerapkan protokol keamanan ketat, termasuk penggunaan metal detektor untuk mencegah kecurangan.

Dengan persiapan yang matang, Undip mencoba menunjukkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan keadilan pendidikan, tidak hanya fokus pada akademik. Langkah ini dianggap sebagai bukti komitmen kampus untuk inklusivitas dalam proses seleksi.