Jepang Buka Ekspor Senjata, China Sebut sebagai Langkah Bahaya

Pada Selasa (21/3), Pemerintah China mengecam keputusan Jepang yang memperluas ekspor senjata, menyebutnya sebagai ancaman bagi stabilitas regional. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, langkah tersebut bertentangan dengan klaim Jepang tentang dedikasi terhadap perdamaian dan kebijakan “berorientasi pertahanan semata” yang diperkenalkan setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Revisi Kebijakan Ekspor Militer Jepang

Jepang memperbarui aturan pembatasan ekspor alat militer, memungkinkan penjualan senjata ke luar negeri untuk mendukung industri pertahanannya serta memperkuat kerja sama dengan mitra-mitra militer. Perubahan ini disahkan oleh Kabinet Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Dewan Keamanan Nasional, menandai pergeseran besar dalam kebijakan pertahanan negara yang dikenal sebagai “bangsa cinta damai” sejak masa Konstitusi pasca-perang.

“Langkah Jepang dalam mengembangkan kemampuan militer dan keamanan membawa risiko tinggi. Mereka mengubah klaim ‘dedikasi terhadap perdamaian’ menjadi nyata, dengan menetapkan aturan yang memungkinkan ekspor senjata ke berbagai negara,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing.

Revisi ini mengatur “tiga prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan” yang menghapus pembatasan ekspor untuk lima kategori non-tempur, seperti penyelamatan, transportasi, peringatan dini, pengawasan, serta penyapuan ranjau. Namun, senjata berbahaya seperti jet tempur, kapal perusak, dan rudal tetap diberlakukan dengan aturan ketat.

Guo Jiakun menegaskan bahwa masyarakat internasional, termasuk China, akan terus mengawasi kebijakan Jepang yang dianggap sebagai neo-militerisme. Dia menyebutkan bahwa dalam masa agresi sebelumnya, Jepang melakukan perbuatan berbahaya terhadap negara-negara Asia, termasuk China, dan sekarang berpotensi mengulangi hal itu melalui ekspor senjata.

Sejak akhir Perang Dunia II, Jepang membatasi kekuatan militer dan ekspor senjata berdasarkan prinsip “berorientasi pertahanan semata.” Namun, kebijakan terbaru menunjukkan peningkatan kemampuan pertahanan yang lebih luas, termasuk izin ekspor senjata ke negara-negara yang memiliki perjanjian informasi rahasia dengan Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang mulai mengekspor peralatan militer non-mematikan, seperti radar dan sistem kontrol. Pada Desember 2023, negara itu menyetujui perubahan yang memperbolehkan ekspor puluhan jenis senjata mematikan dan komponennya ke luar negeri, di bawah lisensi dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat.

Langkah Khusus untuk Keamanan Jepang

Ekspor senjata Jepang kini dibagi menjadi dua kategori: senjata dan non-senjata. Peralatan non-senjata, seperti perangkat pemantau, tidak ada batasan. Sementara senjata dibatasi hanya untuk negara-negara yang terlibat dalam perjanjian perlindungan informasi rahasia. Saat ini, ada 17 negara yang tergabung dalam perjanjian ini, termasuk AS dan Inggris.

Proses ini mengizinkan Jepang untuk menjual senjata ke negara-negara mitra, tetapi juga memastikan pengawasan oleh Dewan Keamanan Nasional terhadap penggunaan senjata setelah diterima. Perubahan ini menunjukkan komitmen Jepang untuk memperkuat kemampuan militer secara bertahap, sambil tetap menjaga keseimbangan antara pertahanan dan diplomasi.