Jepang bantu ketahanan energi Asia Tenggara lewat dua pilar bantuan

Duta Besar Jepang di Jakarta, Myochin Mitsuru, mengungkapkan bantuan hingga 10 miliar dolar AS untuk wilayah Asia Tenggara dibagi dalam dua aspek utama. Kebijakan ini bertujuan menangani kenaikan harga minyak yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. “Program ini memiliki dua komponen utama,” kata Myochin dalam sesi diskusi di Jakarta, Kamis (23/4).

Pilar darurat: Pembiayaan pasokan energi

Pertama, bantuan tersebut berfokus pada respons darurat melalui pendanaan langsung untuk memperkuat aliran energi. “Kami ingin memberikan dukungan finansial kepada negara-negara Asia Tenggara,” jelasnya. Dalam hal ini, Jepang menawarkan kredit atau bantuan kepada perusahaan dan pemerintah daerah. “Selain itu, kami juga ingin kolaborasi dengan organisasi internasional untuk mengoptimalkan keahlian serta sumber daya keuangan mereka,” tambah Myochin.

“Ini adalah bagian dari pilar untuk respons tanggap darurat,” katanya.

Pilar jangka panjang: Penguatan struktur ekonomi

Pilar kedua bertujuan membangun kekuatan ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis energi di masa depan. “Kami ingin memastikan sistem ekonomi kita lebih stabil saat menghadapi tantangan serupa,” ujarnya. Upaya ini mencakup peningkatan sistem pasokan, diversifikasi sumber energi, serta efisiensi industri. “Artinya, industri kita perlu lebih hemat dalam penggunaan energi,” lanjut Myochin.

“Kami menginginkan struktur ekonomi kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi krisis serupa di masa mendatang,” kata Myochin.

Kemitraan luas: Melibatkan negara-negara lain

Program ini diumumkan Jepang pada 15 April sebagai bagian dari Kemitraan untuk Ketahanan Energi dan Sumber Daya di Asia (Power Asia). Dalam wawancara, Myochin menyebutkan bahwa partisipasi tidak hanya terbatas pada anggota ASEAN. “Karena itu, keanggotaan tidak boleh dibatasi hanya pada negara-negara ASEAN, tapi juga mencakup Australia, Korea, India, Bangladesh, dan Sri Lanka,” tambahnya.

Langkah pelaksanaan masih dalam pembahasan

Pelaksanaan bantuan masih dalam tahap perundingan. “Ini sedang dibahas, dan pada 15 April para pemimpin menyetujui konsep awalnya,” jelas Myochin. Selanjutnya, para menteri diberikan wewenang untuk menyelidiki detail pengalokasian dana. “Sebelumnya, setiap negara diharapkan mengajukan permintaan bantuan, lalu kami akan menyalurkannya,” katanya.

“Sebelum itu, setiap negara diharapkan untuk mengajukan permohonan mereka, dan kemudian kami akan menyediakannya,” kata Myochin.

Dengan dua pendekatan ini, Jepang menargetkan pengurangan ketergantungan impor minyak mentah hingga 1,2 miliar barel per tahun, setara kebutuhan ASEAN selama sekitar satu tahun. Program tersebut diharapkan menjadi solusi strategis dalam menghadapi ketidakpastian global di bidang energi.