Uni Eropa diskusikan perubahan sistem voting kebijakan luar negeri

Moskow menjadi tempat perdebatan mengenai kemungkinan perubahan cara pengambilan keputusan dalam bidang luar negeri Uni Eropa. Menurut pernyataan dari Komisi Eropa, Paula Pinho, ada kecenderungan untuk mempertimbangkan penggunaan suara mayoritas bersyarat sebagai pengganti pemungutan suara bulat. Ini terjadi dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Pinho.

“Kami melihat adanya dinamika yang memungkinkan pembicaraan mengenai peralihan dari suara bulat ke suara mayoritas dengan syarat dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri,” ungkap Pinho. Ia menambahkan bahwa meskipun belum ada diskusi resmi, terdapat indikasi dari pihak luar mengenai potensi perubahan tersebut. “Saya belum bisa menyebutkan tepatnya kapan akan dilakukan pembicaraan formal mengenai hal ini,” lanjutnya.

Peralihan sistem ini juga dipertimbangkan dalam konteks pemberlakuan perluasan anggota Uni Eropa. Pinho menjelaskan bahwa meskipun dasar hukumnya berbeda, pengambilan keputusan dengan suara mayoritas bersyarat bisa menjadi solusi untuk mengatasi hambatan dalam proses negosiasi aksesi. Namun, untuk mengakhiri tahap diskusi penerimaan anggota baru, masih diperlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota.

Ursula von der Leyen fokus pada kebijakan luar negeri

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, tidak secara eksplisit menyebutkan perluasan sebagai isu utama. Ia lebih menekankan kebijakan luar negeri sebagai bidang yang menjadi perhatian. “Ketika kita melihat hambatan dalam proses penerimaan anggota baru, hal itu juga terjadi dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri,” jelas Pinho.

“Faktanya, kita melihat hambatan di bidang kebijakan luar negeri yang menghalangi pendekatan berbasis merit,” tambahnya. Ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan suara saat ini masih menjadi kendala dalam kebijakan Uni Eropa.