Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia-Filipina

Kota Jakarta menjadi tempat penyelenggaraan kesepakatan antara Indonesia dan Filipina untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang penting, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan isu global. Perjanjian ini mencakup upaya kolaboratif dalam pengembangan sistem pembayaran digital serta harmonisasi mata uang lokal, menurut pernyataan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, yang dibacakan bersama Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro, pada hari Kamis.

Kolaborasi Ekonomi dan Infrastruktur

Menteri Sugiono menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur keuangan dan digital, termasuk sistem pembayaran QR. Ia juga menyebutkan bahwa penguatan konektivitas antar kota perbatasan kedua negara, seperti Manado, Bitung, Davao, dan General Santos, akan menjadi fokus utama. Kesepakatan ini bertujuan untuk mempercepat aliran barang, jasa, dan informasi antar kedua negara.

“Kami berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi, antara lain melalui penyelesaian mata uang lokal dan pembangunan sistem pembayaran QR yang lebih efektif,” ujar Sugiono.

Kemitraan Mineral dan Keamanan Maritim

Dalam bidang mineral kritis, Indonesia mengapresiasi kemajuan kemitraan, termasuk Aliansi Nikel, yang berperan dalam membangun rantai pasokan bahan baku global. Di sisi lain, negara-negara tersebut sepakat meningkatkan kerja sama maritim, mengoptimalkan pengelolaan perbatasan, serta mempercepat negosiasi tentang penentuan batas landas kontinen berdasarkan hukum internasional.

“Kerja sama industri pertahanan juga menjadi prioritas, termasuk melalui pemanfaatan peralatan buatan Indonesia,” kata Sugiono.

Konsuler dan Isu Regional

Kemitraan konsuler antara kedua negara dipertegas, dengan fokus pada penyelesaian masalah warga keturunan Indonesia dan Filipina. Sugiono juga menekankan pentingnya dialog terkait isu regional dan global, seperti stabilitas di Laut China Selatan, yang dianggap penting karena ketergantungan pada hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Stabilitas Timur Tengah dan Myanmar

Indonesia dan Filipina menyatakan dukungan terhadap gencatan senjata di Timur Tengah sebagai langkah untuk mencegah eskalasi konflik lebih luas. Kedua negara sepakat bahwa stabilitas di Teluk Arab memengaruhi keamanan, pasokan energi, dan ekonomi kawasan ASEAN serta Asia.

Mengenai Myanmar, mereka menekankan perlunya proses politik yang inklusif guna mendorong perdamaian jangka panjang, stabilitas regional, serta distribusi bantuan kemanusiaan. Dalam konteks ini, Sugiono menegaskan bahwa keadilan bagi Palestina menjadi aspek krusial dalam mencapai perdamaian di Timur Tengah, dengan solusi dua negara dianggap sebagai jalan keluar terbaik.