Kemdiktisaintek Dorong Revisi Prodi untuk Sesuaikan Kebutuhan Industri

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengajak perguruan tinggi melakukan penilaian ulang terhadap program studi yang tidak sejalan dengan kebutuhan industri. Dalam kesempatan Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan tindakan konkret terhadap beberapa prodi dalam waktu dekat. “Kami meminta rektor-rektor untuk bersedia mengevaluasi, bahkan menutup prodi-prodi yang kurang relevan agar lulusan bisa langsung berkontribusi di pasar kerja,” ujarnya.

Berdasarkan data, setiap tahun Indonesia menghasilkan 1,9 juta lulusan, terdiri dari 1,7 juta sarjana dan 200.000 diploma. Namun, terdapat risiko ketidaksesuaian antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri. Badri menyebutkan bahwa kelebihan pasokan akan berdampak pada kesulitan lulusan memasuki dunia kerja, terutama saat terjadi deindustrialisasi dini. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengusulkan peningkatan industri spesifik yang menjadi prioritas.

Kemdiktisaintek menyoroti delapan sektor strategis, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju. Perguruan tinggi diharapkan mengoptimalkan prodi yang terkait dengan sektor-sektor tersebut. “Tujuan utama adalah menyiapkan lulusan yang siap memenuhi tantangan masa depan, terutama dalam menghadapi bonus demografi,” tutur Badri.

Pendidikan Tinggi Diminta Adaptif dengan Tren Pasar

Saat ini, banyak universitas menerapkan strategi market driven, yaitu membuka prodi berdasarkan minat calon mahasiswa. Hal ini menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan di beberapa bidang. Contohnya, tahun 2028 diperkirakan terdapat kelebihan lulusan dokter. “Kalau dibiarkan, kesenjangan distribusi antar daerah bisa memperburuk masalah pengangguran terdidik,” kata Badri.

Kemdiktisaintek juga menyoroti kelebihan lulusan dari prodi keguruan dan kependidikan. Setiap tahun, 490.000 lulusan dihasilkan, sementara hanya 20.000 yang diperlukan pasar. Untuk itu, kementerian meminta perguruan tinggi, terutama anggota Konsorsium PTKP, bekerja sama dalam menyusun kajian prodi yang masih relevan. “Strategi ini membutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri,” tambahnya.

“Kami berharap perguruan tinggi bersedia merevisi prodi agar lulusan bisa langsung diaplikasikan di lapangan kerja. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” ujar Badri Munir Sukoco.