Latest Program: Balai Pemasyarakatan Jakbar raih penghargaan UPT terbaik nasional
Balai Pemasyarakatan Jakbar Terima Penghargaan UPT Terbaik Nasional
Jakarta – Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat (Bapas Jakbar) memperoleh penghargaan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbaik tingkat nasional. Penghargaan ini berdasarkan penilaian pada beberapa indikator, khususnya dalam bidang pengelolaan lembaga dan integritas, ujar Sri Susilarti, Kepala Bapas Jakbar yang baru saja dilantik sebagai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Madya.
Sri menjelaskan bahwa capaian ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan efisiensi dalam pelayanan. “Selain itu, kita juga fokus pada pemberdayaan klien pemasyarakatan agar bisa mandiri dan kembali diakui oleh masyarakat,” katanya saat diwawancara di Jakarta, Kamis.
Penghargaan akan diberikan pada Senin (27/4) mendatang. Sebelumnya, Sri juga menyoroti beberapa pencapaian penting yang diraih Bapas Kelas I Jakarta Barat selama menjabat sejak 2022. Salah satunya adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PANRB pada 2024, hasil dari peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai SOP serta kebijakan bebas pungutan liar.
“Klien kita sudah mendapatkan bantuan modal Tenaga Kerja Mandiri (TKM) sebesar Rp5 juta. Jika usahanya berkembang, bantuan bisa diperbesar hingga Rp15 juta,” ujar Sri.
Menurut Sri, program pemberdayaan klien akan terus ditingkatkan oleh pejabat yang akan menjabat selanjutnya. Program ini dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, Pokmas Lipas, serta Kementerian Ketenagakerjaan melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
Raden Mas Kristyo Nugroho, yang resmi menjabat sebagai Kepala Bapas Jakarta Barat, berkomitmen melanjutkan dan memperluas program tersebut. Ia menilai peran Bapas kini lebih strategis terutama dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memperluas wewenang lembaga dari awal proses hukum hingga pembinaan.
Kristyo menambahkan bahwa Bapas tidak hanya bertugas di akhir proses, tetapi sejak tahap penyidikan. “Ini menjadi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kinerja,” ujarnya.
Menyambut perubahan ini, Kristyo menargetkan Bapas Jakarta Barat dapat mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia optimis dengan dukungan semua pemangku kepentingan, target tersebut bisa terwujud.