Antisipasi dampak konflik global, Pemprov DKI pantau BBM dan LPG 3 kg

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (kg) sebagai langkah awal untuk menghadapi potensi pengaruh konflik internasional. “Kondisi geopolitik yang kini terjadi serta konflik global yang belum usai memengaruhi rantai pasok, sehingga kami memantau secara intensif hal-hal terkait BBM dan LPG 3 kg,” jelasnya saat di Balai Kota, Jakarta, Jumat.

“Kebutuhan BBM dan LPG di Jakarta sangat tinggi, maka kami tidak ingin tunda-tunda penanganan jika ada gangguan. Seluruh jajaran harus siap mengawasi ketersediaan kedua bahan bakar ini,” kata Pramono.

Sebagai bagian dari upaya antisipatif, Pramono menekankan pentingnya pemanfaatan energi terbarukan. “Kami mulai mendorong penggunaan sumber energi alternatif agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada pasokan global, terutama jika kondisi memburuk di masa depan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pramono telah meminta seluruh unit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk bersiap menghadapi risiko krisis akibat konflik antara Iran dan Israel-Amerika Serikat. “Saya mewajibkan jajaran BUMD selalu mempertimbangkan skenario terburuk, sehingga bisa langsung bertindak jika ada kekurangan pasokan tertentu,” tambahnya.

“Supply chain yang melewati Selat Hormuz menjadi salah satu jalur kritis untuk impor minyak dan barang dagangan. Karena sekitar 30 persen minyak dunia melintas sini, penutupan jalur ini bisa memicu kenaikan biaya transportasi dan harga jual di Jakarta,” terang Pramono.

Dengan mengantisipasi kemungkinan gangguan, pihaknya berharap Jakarta tetap stabil dalam perekonomian. Pramono menegaskan bahwa BUMD akan berperan aktif dalam menjaga ketersediaan kebutuhan warga, terutama di sektor barang dan jasa yang rentan terhadap tekanan global.