Key Strategy: Bambang Patijaya: Keputusan Pemerintah tak Menaikkan BBM Subsidi Tepat
Bambang Patijaya: Keputusan Pemerintah tak Menaikkan BBM Subsidi Tepat
Jakarta, Bambang Patijaya, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tanpa kenaikan hingga akhir 2026. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kemampuan beli masyarakat serta mengendalikan inflasi, terutama dalam situasi perubahan harga minyak dunia yang terus berlangsung.
Kami melihat keputusan pemerintah untuk menjaga harga BBM subsidi tetap stabil adalah tindakan yang rasional. Stabilitas biaya energi menjadi bagian penting dalam memastikan ketahanan perekonomian nasional,” ujar legislator dari daerah pemilihan Bangka Belitung.
Bambang menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari pertimbangan teknokratis yang matang, termasuk kondisi harga minyak global yang masih terkendali. Data dari pemerintah menunjukkan rata-rata Indonesia Crude Price (ICP) hingga awal April 2026 berada di sekitar USD 77 per barel, yang masih sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Selain itu, ia menekankan pentingnya stok energi dalam negeri yang mencukupi sebagai penunjang kebijakan stabilisasi harga. “Dengan ICP yang terkendali dan cadangan energi yang aman, kebijakan ini menjadi logis dan terukur,” tambahnya, seperti dikutip dari siaran pers.
Langkah Diversifikasi Energi
Dalam hal lain, Bambang mengatakan keputusan pemerintah untuk memperluas sumber pasokan energi melalui kerja sama dengan berbagai negara, seperti Rusia, merupakan bagian dari strategi menengah. Hal ini bertujuan memperkuat kemandirian energi nasional.
Ia juga menegaskan bahwa peningkatan ketahanan energi harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur, seperti kilang dan fasilitas penyimpanan, untuk mengurangi ketergantungan pada impor jangka panjang. Selaras dengan hal tersebut, Komisi XII DPR RI akan terus menunjang dan mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan stabilitas harga energi.