Heboh Daftar Pangkalan LPG Berbayar, Pertamina: Itu Hoax!

Jakarta, Pertamina Patra Niaga membantah berita yang beredar di media sosial tentang adanya biaya pendaftaran untuk menjadi pangkalan atau sub pangkalan (pengecer) LPG, khususnya LPG 3 kg bersubsidi. Menurut perusahaan, informasi tersebut merupakan berita palsu atau hoaks yang bisa menyesatkan masyarakat. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menegaskan bahwa LPG 3 kg adalah produk subsidi pemerintah yang diperuntukkan bagi kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Roberth, distribusi LPG 3 kg mengikuti kebijakan pemerintah dan mekanisme subsidi yang tepat sasaran. “LPG 3 kg adalah produk subsidi yang pendistribusiannya diatur oleh pemerintah dengan sistem kuota. Jadi, harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima,” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (14/4/2026).

Roberth juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berita yang mengatasnamakan Pertamina atau Pertamina Patra Niaga. Ia menyoroti bahwa berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, bisa menjadi sarana penyebaran informasi palsu. “Perlu kami tegaskan bahwa pendaftaran sebagai pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak memungut biaya alias gratis. Informasi yang menyebut adanya biaya tertentu tidak benar dan berasal dari akun yang bukan resmi,” tambahnya.

Kontak dan Verifikasi Resmi

Roberth menganjurkan masyarakat untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi Pertamina. Platform seperti www.pertaminapatraniaga.com atau akun media sosial @pertaminapatraniaga menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya. Ia juga meminta warga untuk menghubungi layanan resmi Pertamina Contact Center 135 jika ada keraguan.

“Pendaftaran menjadi pangkalan LPG 3 kg bersubsidi tidak dipungut biaya alias gratis. Informasi yang mencantumkan biaya tertentu tersebut tidak benar dan bukan berasal dari Pertamina maupun Pertamina Patra Niaga, bahkan akun tersebut yaitu akun platform media sosial TikTok @pertaminagas3kg_lpg yang memberikan informasi juga merupakan bukan akun resmi, yang mencoba menyerupai akun milik perusahaan dan berusaha memberikan informasi yang menyesatkan masyarakat,” jelas Roberth.