Pemerintah & UNICEF Resmikan CPAP 2026-2030: Bekal Indonesia Emas 2045

Di Jakarta, Pemerintah Indonesia bersama organisasi internasional UNICEF meluncurkan rencana tindakan program negara (CPAP) untuk periode 2026-2030 dengan tema “Bersama untuk Setiap Anak Indonesia”. Program ini melanjutkan kerja sama yang telah berlangsung sejak tahun 1996, dan dialokasikan dana sebesar US$131 juta atau setara Rp2,5 triliun.

Dasar Penyusunan Rencana Pembangunan

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa CPAP 2026-2030 menjadi referensi penting dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPN). Dalam pidatonya, ia menyatakan:

“CPAP bertujuan sebagai langkah awal dalam memperkuat pembangunan nasional, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Peran ibu hamil dan bayi dalam kandungan harus menjadi prioritas utama,”

Fokus Program pada Sektor Kritis

Kerja sama melalui Bappenas ini berfokus pada bidang-bidang kunci, yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak. Hal ini diharapkan dapat mendorong perubahan signifikan dalam membangun visi Indonesia Emas 2045.

Wilayah Prioritas dan Implementasi Lokal

CPAP 2026-2030 terutama ditujukan pada 13 provinsi yang menjadi target utama, meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemerintah juga menekankan pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam menerapkan program ini, termasuk integrasi ke dalam perencanaan daerah hingga tingkat desa.

Acara Peluncuran di Jakarta

Peluncuran program CPAP 2026-2030 diadakan di kantor Bappenas, Jakarta, pada Senin (20/4/2026). Acara dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi. Hadir pula Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan perwakilan gubernur dari 13 provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah prioritas.