Menaker Siapkan Pelatihan Magang Vokasi, Penempatan di 25 KEK

Di Jakarta, pemerintah sedang mengembangkan program pelatihan baru untuk Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026. Tujuan utamanya adalah memastikan lulusan memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan industri dan siap kerja. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan skema pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategi Nasional (PSN). Hal ini diungkapkannya setelah rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta para pengelola KEK.

“Kami ingin pelatihan vokasi dan magang yang kita lakukan lebih tepat sasaran, dekat dengan kebutuhan KEK atau PSN,” tutur Yassierli di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Menaker mengakui adanya ketidaksesuaian antara pelatihan yang diadakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) dengan permintaan di beberapa KEK. Oleh karena itu, penyesuaian skema pelatihan diharapkan dapat lebih efektif. “Kami sudah menentukan arah kegiatan selanjutnya, lebih konkret dan kolaboratif. Ada KEK yang menyatakan, ‘kami butuh pelatihan ini’, tetapi BLK di Kemnaker belum siap atau terlalu jauh dari kebutuhan kami,” jelasnya.

Pemerintah menyiapkan kuota sekitar 60.000 peserta untuk program vokasi yang telah dialokasikan dalam anggaran. Rencana magang akan diadakan di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan 25 KEK. “Peserta yang dilatih langsung bisa langsung bekerja, dan saat magang dijalankan, mereka akan mendapat pengalaman langsung dari industri,” imbuh Yassierli.

“Program PVN 2026 dirancang agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan industri dan siap memasuki dunia kerja,” katanya saat meninjau pelaksanaan PVN Batch I Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/4/2026).

Dalam keterangan resminya, Yassierli menegaskan bahwa PVN 2026 akan diterapkan secara nasional. Program ini diikuti oleh 10.405 peserta yang terdistribusi di 21 BLK, 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD.