Zulhas: 32 Proyek Sampah Jadi Listrik Dipercepat, Ini Penjelasannya

Dalam upaya mengatasi masalah sampah, pemerintah Indonesia meluncurkan program percepatan pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Tiga puluh dua fasilitas tersebut dijadwalkan segera memasuki tahap konstruksi dalam jangka waktu tujuh minggu, terutama setelah pemerintah mengumumkan situasi darurat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perintah Presiden Jadi Pendorong Utama

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden. “Di atas perintah Bapak Presiden semua karena darurat harus dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya,” ujar Zulhas dalam wawancara di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Menurutnya, waktu pengerjaan dipercepat secara drastis dibandingkan proyek serupa di masa lalu, yang sebelumnya memakan waktu hingga 11 tahun.

“Di atas perintah Bapak Presiden semua karena darurat harus dipercepat, ya sudah kita ini maraton ya. Dulu itu 11 tahun cuma 2 (proyek). Bank Dunia, tadi Pandu (Chief Investment Officer Danantara) bilang itu 45 bulan. Kita 6 bulan sekarang, kita akan selesaikan 32 (proyek) itu dalam waktu 7 minggu (mulai pembangunan). Semuanya ini Waste to Energy, ini incinerator,” kata Zulhas.

Pengembangan Bertahap di Wilayah Terpilih

Pemerintah menargetkan pengembangan proyek PSEL secara bertahap. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa gelombang pertama akan mencakup enam daerah, seperti Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Denpasar. “Ini bertahap. Ini gelombang pertama 6. Tadi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Denpasar, Kabupaten Bekasi,” ucap Bima dalam kesempatan yang sama.

Kesiapan dan Tantangan Lahan

Pemerintah memastikan proyek bisa dimulai segera setelah lahan tersedia. Namun, tantangan utama tetap terletak pada kecepatan penyediaan area yang diperlukan. “Jadi harus mulai proses pembangunannya mulai. Kan ini baru lahannya siap, setelah itu mulai. Jadi investornya harus siap, kalau tidak diambil alih,” tambah Zulhas.

Kendala utama yang diakui adalah ketersediaan lahan di berbagai daerah. Wilayah yang belum siap akan diprioritaskan di gelombang berikutnya, karena investasi membutuhkan proses pembebasan lahan. “Sejauh ini yang bermasalah itu lahannya. Makanya yang belum itu gelombang berikutnya. Kan tidak semua pemda punya lahan, ada yang investasi. Investasi kan harus ada proses pembebasan dan lain-lain,” jelasnya.

Kerja Sama Daerah untuk Penyelesaian

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat. Pemprov Jabar bersama beberapa kota dan kabupaten telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pemenang tender proyek WtE. “Nanti kalau sudah selesai, kan beroperasinya kalau pembangunannya sudah selesai, mudah-mudahan cepat ya,” tutur Dedi, yang akrab disapa KDM.

Fasilitas pengolahan sampah tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun depan, dengan harapan memberikan solusi jangka panjang untuk pengelolaan sampah dan mendukung energi alternatif. Proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah nasional sekaligus memperkuat keberlanjutan sumber daya energi.