Trump Klaim Iran Mulai Retak dari Dalam, Ini Faktanya

Jakarta, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menilai pemerintahan Iran mengalami kondisi ‘sangat terpecah belah’ saat ia memperpanjang gencatan senjata guna memberi waktu kepada Teheran menyusun rencana yang lebih terpadu. Menurut Departemen Kehakiman AS, kehadiran Iran dalam putaran kedua diskusi di Pakistan menjadi bukti perpecahan internal. Namun, sejumlah analis menyangkal klaim tersebut, menyatakan bahwa kekohesifan kepemimpinan Iran tetap terjaga.

Pemerintah Iran mempertahankan sikap tegas bahwa AS harus menghentikan pembatasan pelabuhan sebelum negosiasi berlanjut. Sikap ini dianggap sebagai pertanda kesatuan, bukan ketidaksepahaman. “Klaim Trump tentang kepecahan dalam pemerintahan Iran adalah salah tafsir serius,” ujar Mehrat Kamrava, profesor dari Universitas Georgetown Qatar, seperti dilaporkan CNN International. “Kepemimpinan Iran sangat terpadu, terbukti dari tindakan dalam perang dan diplomasi.”

“Berbagai faksi kepemimpinan Iran justru lebih selaras dibanding sebelum perang,” tambah Trita Parsi, Wakil Presiden Eksekutif Quincy Institute.

Politik Iran semakin rumit setelah AS dan Israel mengusir sejumlah tokoh utama, termasuk Ayatollah Ali Khamenei. Saat ini, kekuasaan dipegang oleh kelompok pejabat lintas faksi di bawah tekanan konflik berkepanjangan dan ketidakjelasan peran Mojtaba Khamenei sebagai pengganti. Meski berbeda spektrum, para pejabat ini tetap berusaha menunjukkan solidaritas, terutama terhadap tekanan dari Washington dan kelompok garis keras dalam negeri.

Sebagai upaya memperkuat kesatuan, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ditunjuk sebagai pengarah pembicaraan dengan AS. Dalam pertemuan awal di Islamabad, ia didampingi tim yang mewakili berbagai faksi, yang dianggap sebagai pertanda kohesi internal yang kuat. Namun, perbedaan pendapat tetap ada, dan Parsi menegaskan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan disebabkan oleh dinamika negosiasi, bukan perpecahan Iran sendiri.

Di sisi lain, komunikasi Trump di media sosial dinilai memperumit proses perundingan. Beberapa pejabat AS sendiri menganggap pernyataan presiden tersebut memperkuat ketidakpercayaan Iran terhadap AS. Meski begitu, pemerintah Iran terbuka membantah isu perpecahan, menyebutnya sebagai propaganda dari pihak lawan.