Video: Kenaikan Harga Minyak Meningkatkan Beban APBN, Apa Langkah Pemerintah?

Dalam situasi ketidakstabilan di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi global, lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mengklasifikasikan utang Indonesia sebagai salah satu yang paling rentan di Asia Tenggara. Institusi ini mengingatkan bahwa fluktuasi harga minyak berpotensi memperbesar defisit transaksi berjalan dan menambah tekanan pada subsidi energi yang dijaga oleh APBN.

Peringatan S&P Global Ratings ini disampaikan oleh ekonom CNBC Indonesia, Maesaroh, sebagai indikasi mengenai tekanan pada kondisi fiskal, ekonomi, dan sektor keuangan negara. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak serta bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor kritis, sekaligus besarnya subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

Kondisi perang di Timur Tengah dianggap berdampak signifikan pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Fiskal negara saat ini memiliki bantalan yang lebih tipis dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, sehingga kenaikan harga energi dapat merugikan keuangan negara secara lebih mendalam.

Analisis terkait penilaian S&P Ratings terhadap utang Indonesia menarik perhatian. Bagaimana cara mengelola beban APBN akibat kenaikan harga minyak? Apa langkah-langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi risiko ini?

Simak ulasan Andi Shalini bersama ekonom CNBC Indonesia, Maesaroh, dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum’at, 17/04/2026) untuk mendapatkan perspektif lebih jelas mengenai dampak dan tindakan yang perlu dilakukan.

Kondisi perang di Timur Tengah memberi dampak besar ke ekonomi dunia, termasuk Indonesia, terutama dari sisi energi karena ketergantungan pada impor minyak dan BBM, serta besarnya subsidi energi yang harus ditanggung APBN.