Membaca Ulang Keadilan Ekonomi dalam Sistem Perbankan Indonesia

Dalam situasi ekonomi Indonesia yang berkembang dengan laju sekitar 5%, pertanyaan inti tentang keadilan dalam sistem keuangan sering terabaikan. Apakah pertumbuhan ekonomi yang kita ciptakan benar-benar menciptakan kesempatan yang sama bagi semua lapisan? Pertanyaan ini semakin penting saat kita melihat bagaimana perbankan berperan dalam proses distribusi dana.

Kredit perbankan, meskipun terus meningkat hingga mencapai ribuan triliun rupiah, masih belum menjangkau secara merata. Mayoritas pembiayaan tetap mengalir ke usaha besar, sementara pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) kesulitan mendapatkan akses. Fenomena ini memaksa kita untuk merefleksikan kembali konsep keadilan ekonomi, yang seharusnya bukan sekadar slogan, melainkan prinsip dasar dalam kebijakan.

Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo

Pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, salah satu tokoh yang membentuk kebijakan ekonomi Indonesia, kembali relevan. Ia tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada bagaimana pertumbuhan harus diarahkan agar tidak memperkuat ketimpangan. Dalam banyak tulisannya,

ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengoreksi kegagalan pasar dan mencegah dominasi kekuatan ekonomi oleh sejumlah kecil kelompok.

Bila tidak diatur, sistem perbankan cenderung menyalurkan kredit ke pihak yang menawarkan keuntungan komersial tertinggi. Kelompok usaha besar, dengan risiko lebih rendah, menjadi prioritas utama bank. Meski logika ini masuk akal dari sudut pandang bisnis, ia menghasilkan ketimpangan dalam akses modal dan kesempatan berkembang.

Kredit sebagai Instrumen Kekuasaan

Sumitro memandang bahwa keuangan tidak bisa dipandang netral. Akses ke kredit bukan hanya memengaruhi kapasitas produksi, tetapi juga membentuk struktur kekuasaan. Kelompok yang mampu memperoleh kredit secara masif bisa menguasai pasar, memperluas usaha, bahkan memengaruhi kebijakan ekonomi. Sementara itu, mereka yang tertinggal sulit berkembang, meski memiliki potensi.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam kesempatan, bukan hanya hasil. Jika dibiarkan berlangsung, ekonomi Indonesia bisa terarah ke struktur oligarkis, di mana kekayaan berkonsentrasi pada segelintir kelompok yang berada di puncak. Meski UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian, peran mereka tetap diabaikan dalam sistem perbankan saat ini.