Anggota DPR: Penegakan Hukum Harus Merata Hingga Wilayah Terpencil

Jakarta – Seorang anggota Komisi III DPR RI, Rizki Faisal, menegaskan bahwa penerapan hukum perlu dilakukan secara adil dan merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan serta wilayah perbatasan. Ia menyarankan adanya sistem bantuan hukum digital sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan geografis yang dihadapi masyarakat di area terpencil.

Kemudahan Akses keadilan

“Masyarakat yang tinggal di pulau terluar juga layak meraih kesetaraan dalam akses keadilan,” ujar Rizki di kompleks parlemen, Jakarta, pada hari Kamis. Menurutnya, layanan hukum digital akan memungkinkan warga memperoleh bantuan hukum, dukungan dalam proses perkara, dan pelaporan kasus secara cepat tanpa terbatasi oleh jarak.

Dalam usahanya tersebut, Rizki menyatakan telah mengajukan gagasan ini dalam berbagai pertemuan resmi bersama pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain metode digital, ia juga mendorong pendekatan “jemput bola” melalui layanan hukum yang bergerak keliling. Menurutnya, ini penting untuk memperkuat kehadiran pemerintah di garis depan wilayah.

Apresiasi Kinerja Wakil Rakyat

Penghargaan KWP Award 2026 yang diterima Rizki menandai upaya nyata dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang terjangkau. Acara tersebut juga bertujuan mengapresiasi kontribusi anggota legislatif yang memberikan dampak positif melalui fungsi legislasi dan pengawasan mereka.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menambahkan bahwa acara ini menjadi jembatan antara dunia jurnalisme dengan institusi legislatif. “Kebijakan parlemen bisa disampaikan dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh rakyat, sehingga kehadiran negara di wilayah terpencil terasa lebih dekat,” kata Puan. Ia menyebut acara ini melibatkan seluruh lembaga seperti MPR RI dan DPD RI dalam menyebarluaskan hasil kerja mereka ke masyarakat.