Kemarin, Berbagai Isu Politik dan Kebijakan Terkini

Program Peningkatan Kualitas Rumah di Wilayah Perbatasan

Di Jakarta, Kamis, Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, menyatakan bahwa upaya memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah 3T dan kawasan perbatasan adalah bentuk keadilan pembangunan. Ia menekankan bahwa program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah strategis tersebut.

“Program RTLH daerah 3T dan perbatasan adalah tindakan konkret yang dilakukan pemerintah untuk menyamaikan akses ke fasilitas layak huni,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor BNPP.

Pernyataan Golkar Soal Capres dari Luar Parpol

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengatakan bahwa individu yang memiliki kompetensi terbaik harus diberi kesempatan menjadi calon presiden atau wakil presiden, meskipun bukan berasal dari kader partai politik. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan kaderisasi sebagai syarat utama bagi jabatan eksekutif.

“Orang-orang terpilih harus memiliki ruang untuk berkiprah di tingkat nasional, tanpa terikat pada keanggotaan partai,” jelas Sarmuji di Jakarta, Kamis.

Kebijakan Energi yang Dukung Ketahanan Nasional

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong ketahanan energi. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan penggunaan wewenang yang tepat dan terarah, dengan penguatan posisi Menteri ESDM serta pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

“Pembentukan Satgas oleh Presiden menunjukkan komitmen serius dalam mencapai ketahanan energi,” tutur Abdul dalam wawancara di Jakarta, Kamis.

Anggota DPR Kritik Kewenangan KPK dalam Masa Jabatan Ketum Parpol

Sekretaris Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa KPK melampaui kewenangannya dengan merekomendasikan batasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode. Ia menilai usulan tersebut tidak berdasar hukum dan cenderung mengabaikan keterlibatan pemerintah pusat.

“Usulan KPK tentang masa jabatan ketum parpol dianggap tidak seimbang, karena tidak mempertimbangkan peran partai dalam sistem demokrasi,” kata Khozin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Permintaan Perhatian Khusus untuk Daerah Kepulauan Sulut

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengingatkan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan lebih besar kepada wilayah kepulauan di Sulawesi Utara. Ia menjelaskan bahwa kawasan tersebut memiliki tantangan geografis dan risiko bencana yang membutuhkan solusi khusus.

“Daerah kepulauan di Sulut memerlukan insentif dan infrastruktur yang optimal agar dapat berkembang secara berkelanjutan,” ujar Dewi saat kunjungan kerja di Manado, Rabu.