Mendagri optimistis bedah rumah dorong pembangunan wilayah perbatasan

Dari Jakarta, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Ketua Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian menyatakan keyakinan bahwa program pembangunan rumah layak huni di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) serta wilayah perbatasan akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Program RTLH sebagai sarana keadilan pembangunan

Mendagri mengungkapkan bahwa program ini bukan hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendistribusikan manfaat pembangunan secara merata ke masyarakat wilayah perbatasan. “Pembangunan rumah layak huni di wilayah perbatasan dapat memicu berbagai inisiatif dari instansi pemerintah lainnya, seperti pengembangan pasar, pembangunan dermaga, atau peningkatan fasilitas pendidikan khusus untuk daerah terpencil,” kata Tito dalam konferensi pers.

Maruarar Sirait: Ekonomi daerah perbatasan akan tumbuh

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan bahwa keberadaan program RTLH akan mengaktifkan dinamika ekonomi lokal. “Adanya proyek renovasi akan memicu aktivitas ekonomi, seperti pembelian material, pengoperasian toko, serta peningkatan peluang kerja,” ujarnya.

Menurut Maruarar, anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian PKP pada tahun 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sekitar 80 persen diarahkan ke program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). “Anggaran kami sekitar Rp10 triliun lebih, dengan 80 persen untuk bedah rumah,” tambahnya.

“Ekonomi itu kan bergerak secara utuh, tambah lapangan kerja,” kata Maruarar.

Target renovasi rumah 2026

Dalam rangka mendukung target nasional renovasi rumah, Kementerian PKP mengalokasikan dana sekitar Rp8 triliun untuk proyek tersebut. Tito menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan juga berkontribusi pada kekuatan nasional secara strategis.