PKB: Pembagian tingkatan kader lebih baik diserahkan ke parpol

Jakarta, Rabu – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan bahwa penentuan tingkatan kader di dalam partai politik (parpol) lebih baik ditangani secara internal.

“Terkait tingkatan dan jenis kader, lebih baik diserahkan ke masing-masing partai politik,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Alasan Penyampaian Pernyataan

Menurut Hasanuddin, setiap parpol telah merancang struktur keanggotaan dan sistem kaderisasi sesuai dengan visi serta misi organisasi masing-masing. Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa hal yang lebih penting saat ini adalah memperkuat partai politik agar tetap stabil dan konsisten dalam proses pemberdayaan kader secara bertahap.

Usulan KPK Mengenai Perbaikan Tata Kelola Partai Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan perubahan status keanggotaan partai menjadi tiga tingkatan: muda, madya, dan utama. Usulan ini tercantum dalam kajian tata kelola partai politik yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menekan biaya masuk ke dalam partai serta mencegah praktik pemindahan modal politik yang dilakukan oleh kader baru.

KPK juga menyarankan agar calon anggota DPR berasal dari kader utama, sementara calon anggota DPRD Provinsi diusulkan berasal dari kader madya. Selain itu, mereka mengusulkan pembatasan masa jabatan ketua umum parpol hingga maksimal dua periode. Langkah ini bertujuan mengoptimalkan sistem kaderisasi dan memastikan partai tetap berjalan secara transparan serta efektif.