Pemkot Mataram Alokasikan Rp68 Miliar untuk Penanggulangan Kemiskinan Mataram 2026

Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen kuat dengan menyiapkan dana sebesar Rp68 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan tahun 2026. Alokasi ini mengarah pada pengurangan jumlah penduduk miskin secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam APBD 2026, anggaran untuk upaya penanggulangan kemiskinan mencapai Rp68 miliar, naik dari Rp54 miliar di tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan prioritas daerah dalam mengatasi isu kemiskinan.

Progres Positif Dalam Data BPS

Menurut laporan terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, jumlah penduduk miskin pada 2025 berada di angka 39.816 jiwa. Ini menunjukkan penurunan 0,85 persen atau 3.924 jiwa dibandingkan tahun 2024, sebagai bukti adanya perbaikan yang menggembirakan. Namun, data ini menjadi dasar untuk merancang program yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ke depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mataram, Lalu Alwan Basri, menekankan bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk berbagai program intervensi yang lebih menyeluruh. “Alokasi ini mencerminkan keseriusan Pemkot Mataram dalam menekan angka kemiskinan,” ujarnya.

Dana tersebut akan didistribusikan ke berbagai OPD untuk mewujudkan program-program yang terencana. Pendekatan ini bertujuan mengoptimalkan sasaran yang lebih tepat, serta mendorong pengentasan kemiskinan secara bertahap. Pemkot Mataram juga memperkuat upaya melalui peningkatan kapasitas masyarakat, yang mencakup pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan.

Kebijakan holistik ini menitikberatkan pada penguatan kemandirian ekonomi. Pemkot Mataram menyasar pengembangan infrastruktur dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan peningkatan fasilitas sanitasi. Intervensi infrastruktur dirasa penting untuk mendorong kesejahteraan jangka panjang.

Program penanggulangan kemiskinan juga berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Sinergi ini memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, sekaligus menghindari tumpang tindih kebijakan. Selain itu, dana dari legislatif, seperti Dana Pokok Pikiran (Pokir), diintegrasikan untuk memperkuat dukungan pihak eksternal.

Sekda Lalu Alwan Basri menyebutkan bahwa data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) menjadi acuan utama. “Akurasi data sangat penting agar kebijakan bisa tepat sasaran, terutama bagi warga Desil 1 hingga Desil 6,” tambahnya. Kombinasi antara data dan program ini diharapkan menghasilkan dampak yang lebih luas.

Komitmen Pemkot Mataram

Pemkot Mataram tidak hanya fokus pada peningkatan penghasilan, tetapi juga pada perbaikan kualitas hidup secara menyeluruh. Dengan alokasi dana yang lebih besar, upaya penanggulangan kemiskinan diperkuat, mencerminkan komitmen bersama dalam menghadapi masalah sosial tersebut.

DPRD Kota Mataram telah menyetujui APBD Mataram 2026 sebesar Rp1,67 triliun lebih. Hal ini menandai keberlanjutan komitmen pembangunan dan pelayanan publik, serta menegaskan prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di masa depan.