Pengamat Nilai Kolaborasi Polri, TNI, hingga BIN Perkuat Keamanan Nasional

Jakarta – Seorang pakar hukum dan politik, Boni Hargens, mengungkapkan bahwa kerja sama antarlembaga seperti Polri, TNI, dan BIN menjadi langkah kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Ia menyoroti pentingnya hal ini dalam kondisi geopolitik yang fluktuatif akibat konflik di Timur Tengah.

Strategi Sinergi untuk Tantangan Global

Boni menjelaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya sekadar koordinasi rutin, tetapi merupakan sinergi strategis yang dibangun di atas dasar kepercayaan dan komunikasi terbuka. Menurutnya, pembagian peran yang jelas diperlukan agar semua institusi bisa saling melengkapi kekuatan.

“Setiap lembaga memiliki kemampuan khas yang bisa saling melengkapi,” tutur Boni dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

Ia menekankan bahwa Polri unggul dalam penerapan hukum sipil, penyelidikan kejahatan, dan operasional di tingkat komunitas. Sementara TNI dikenal kuat dalam pengamanan perbatasan serta penggunaan alat tempur modern di daerah terpencil. BIN, di sisi lain, memiliki keunggulan dalam analisis ancaman dan jaringan intelijen lintas batas yang vital untuk menemukan pola penyelundupan.

Langkah Tegas dari Presiden Prabowo

Boni memuji inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan empat pejabat utama, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan Menteri Keuangan. Ia menyebut instruksi tersebut sebagai sinyal penting bagi para pendamping Presiden dan pemimpin institusi negara.

“Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan modal besar yang menuntut respons yang seimbang dari seluruh pihak,” ungkap Boni.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum sebagai alat pengumpulan pendapatan negara melalui jalur non-budgeting menjadi inovasi baru dalam pemerintahan Prabowo. Secara tradisional, hukum dipandang sebagai fungsi pemerintahan yang mengandalkan anggaran, tetapi dalam visi Presiden, hukum bisa juga meningkatkan pendapatan negara.

Potensi Pemulihan Dana Negara

Dalam perspektif modern, konsep ketahanan nasional mencakup lebih dari aspek militer. Boni menyebutnya meliputi stabilitas ekonomi, pangan, energi, serta keuangan. Ia menyoroti bahwa pemulihan aset dari tindak pidana korupsi dan penyelundupan langsung memberi manfaat ke kas negara tanpa meningkatkan beban pajak rakyat.

Dengan keberhasilan Kejaksaan Agung mengumpulkan Rp31,3 triliun dalam 1,5 tahun, Boni yakin pendekatan ini bisa diperluas ke Polri. Fokus pada penyelundupan BBM dan kejahatan ekonomi lainnya, menurutnya, berpotensi memberi kontribusi besar bagi penerimaan negara serta memperkuat efek jera terhadap pelaku kejahatan terorganisir.