Indonesia Taklukkan Pasar Nikel Global dengan Penyesuaian Formula Harga

Revisi HPM Bijih Nikel Bawa Perubahan Signifikan

Jakarta, Pemerintah Indonesia meluncurkan formula baru Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih nikel mulai 15 April 2026. Perubahan ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026, yang mengganti Keputusan Menteri ESDM Nomor 266 Tahun 2025. Kebijakan ini langsung memengaruhi pasar internasional, dengan harga nikel mengalami kenaikan signifikan.

Menurut data dari Trading Economics, pada perdagangan 15 April 2026, harga nikel mencapai US$18.323,88 per ton, naik 0,63% dibandingkan hari sebelumnya. Dalam sebulan terakhir, kenaikan mencapai 4,8%, sementara secara tahunan, harga naik 17,5%. Perubahan ini dianggap sebagai respons pasar terhadap kebijakan pemerintah yang memperketat pengelolaan bahan baku nikel.

“Ya ada lah beberapa tambahan (pendapatan negara),” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, saat diwawancara di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (16/4/2026).

Tri menjelaskan bahwa revisi formula HPM bertujuan memperbaiki ketidaksesuaian harga bijih nikel dalam negeri dengan pasar internasional. Sebelumnya, harga lokal dinilai terlalu rendah dibandingkan harga ekspor di negara-negara kompetitor seperti Filipina dan Kaledonia Baru. “Memang harga bijih yang di kita terlalu rendah yang kemarin. Bisa dicek ke asosiasi juga bahwa kemarin itu ada premiumnya,” katanya.

Dalam skema baru, faktor koreksi harga minimum ditingkatkan, serta unsur-unsur lain seperti besi, kobalt, dan kromium dimasukkan dalam penilaian. “Correction factor aja sama menghargain fero, fero itu besi, kobalt sama krom,” tambah Tri. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pendapatan negara.

Meidy Katrin Lengkey, Sekretaris Umum Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI), menilai kebijakan tersebut langsung berdampak pada pasar global. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) melonjak dalam hitungan jam setelah pengumuman HPM baru, dari 17.090 menjadi 17.680. “Ini memperkuat dasar harga (price floor) untuk penambang, tetapi menambah tekanan biaya produksi bagi smelter, khususnya HPAL,” ujarnya.

Meidy menambahkan lonjakan harga terjadi di tengah tekanan oversupply pasar nikel global, terutama di China. Meski permintaan dari sektor baterai belum pulih sepenuhnya, reformasi HPM dianggap sebagai tanda Indonesia mulai memainkan peran aktif dalam mengatur keseimbangan pasokan dan harga internasional. “Ini menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti pasar, tetapi mulai mengatur keseimbangan supply dan pricing secara aktif,” jelasnya.