Runtuhnya Diplomasi Islamabad: Mengurai Kebuntuan Perdamaian Iran-AS

Ibu kota Pakistan, Islamabad, menjadi lokasi perundingan kritis antara Amerika Serikat dan Iran pada akhir pekan lalu. Kota ini, yang dikenal dengan keindahan Hotel Serena dan kolam renangnya yang terletak di atap, berbeda jauh dari atmosfer sengit politik yang menjadi fokus diskusi. Meski negosiasi berlangsung selama dua puluh satu jam, hasilnya tetap mengecewakan. Wakil Presiden AS, JD Vance, meninggalkan kota dengan tangan kosong, meninggalkan Timur Tengah kembali menghadapi ancaman perang.

Kegagalan pembicaraan ini tidak berasal dari kelemahan teknis diplomatik. Faktor utamanya adalah hambatan struktural yang mendalam, ketidakpercayaan Iran terhadap AS, serta konflik antara dominasi Barat dan kepentingan kedaulatan Iran. Awal pertemuan dipenuhi ketegangan, karena AS mengajukan rencana yang dianggapnya sebagai solusi optimal: pencabutan sanksi, pengembalian Iran ke komunitas internasional, serta potensi kemitraan strategis.

Posisi Tawar yang Tidak Seimbang

Washington yakin bahwa setelah perang yang memakan korban sejak 28 Februari 2026 dan hilangnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, Teheran berada dalam posisi yang lemah. Namun, proposal 15 poin AS—termasuk moratorium pengayaan uranium selama 20 tahun, penghancuran fasilitas nuklir, serta pengiriman uranium sangat diperkaya—dianggap sebagai bentuk penyerahan yang tidak bisa diterima oleh Iran.

“Membuat negara dengan kebanggaan nasional kuat terlihat menyerah di hadapan rakyatnya sendiri adalah mustahil politik,” kata para pemikir kebijakan luar negeri yang mengulas kegagalan ini.

Iran menolak tawaran AS karena merasa tidak tertekan oleh tekanan, dan masih mempertahankan keunggulan strategis, khususnya dominasi atas Selat Hormuz. Bagi Teheran, jalur ini bukan hanya tempat melintas, tetapi juga alur vital ekonomi dunia. Kedudukan ini membuat mereka enggan mengorbankan kredibilitas pemerintahannya.

Defisit Kepercayaan yang Mengakar

Pembicaraan di Islamabad terhambat oleh defisit kepercayaan yang mencapai titik tak terbalik. Mohammad-Baqer Qalibaf, ketua parlemen Iran, menilai bahwa AS gagal membangun hubungan yang solid. Trauma dari penarikan sepihak pemerintahan Trump pada 2018 dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) masih mengganggu. Pada saat itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah memastikan kepatuhan Iran.

Konsesi nuklir bukan hanya soal penyederhanaan fasilitas sentrifugal. Bagi Iran, pengetahuan nuklir melibatkan paradoks fisik dan intelektual—di satu sisi, mereka menguasai teknologi penting, di sisi lain, mereka merasa dihina oleh tuntutan AS untuk menyerah secara total. Serangan militer AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran di pertengahan 2025, serta pengeboman sepihak di Februari 2026, memperkuat ketidakpercayaan tersebut.