Lemhannas: Kursus retret ketua DPRD diharapkan selaraskan kebijakan pusat-daerah

Di Magelang, Kepala Lemhannas Ace Hasan Syadzily menyampaikan harapan bahwa pelaksanaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah bagi ketua DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia dapat menjembatani kebijakan pemerintah pusat serta daerah. “Kebijakan lokal diharapkan tetap sesuai dengan arah nasional tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah,” ujarnya setelah mengakhiri kegiatan di Akademi Militer, Jawa Tengah, Minggu.

Kursus yang diadakan pada 15 April 2026 hingga hari ini berjalan lancar dan tertib. Ace Hasan menyampaikan rasa terima kasih atas kelancaran semua sesi. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi sepanjang proses, termasuk dalam penutupan acara.

“Peran ketua DPRD sangat strategis sebagai penentu kebijakan daerah. Oleh karena itu, mereka diharapkan mampu menerapkan materi yang diperoleh untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045,” kata Ace Hasan.

Kursus memberikan pemahaman strategis tentang dinamika politik dan kebangsaan

Kursus ini menekankan penguatan nilai-nilai kebangsaan, pengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta wawasan tentang perubahan global. Selain itu, peserta juga mendapatkan paparan spesifik dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan strategis pemerintah pusat.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah menteri memberikan materi tentang program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, energi, kesehatan, dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Selain itu, pembekalan dari Ketua KPK Setya Budiyanto dan paparan hukum oleh Panglima TNI serta Kapolri juga menjadi fokus utama.

Kehadiran Presiden memberikan semangat baru bagi para pimpinan daerah

Kehadiran Presiden dinilai menjadi dorongan semangat bagi ketua DPRD di seluruh Indonesia, menunjukkan kesiapan mereka untuk menerapkan hasil kursus. Dari 577 peserta yang diundang, 530 orang hadir. Kehadiran beberapa peserta terlewat dikarenakan kondisi kesehatan atau tugas tak terelakkan.

Gubernur Lemhannas mengingatkan bahwa peserta yang belum bisa hadir dapat mengikuti kursus serupa di masa depan. Kursus ini diharapkan mendorong harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta menjaga persatuan di tengah keragaman suku, budaya, dan partai politik demi kepentingan nasional.