Pengamat nilai Satgas Haji Polri sebagai instrumen pelayanan publik

Jakarta – Boni Hargens, seorang ahli hukum dan politik, menilai pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji dan Umrah oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai sarana pelayanan publik yang strategis. “Pembentukan Satgas akan memberikan jaminan keamanan dan kelancaran pelayanan bagi jamaah haji Indonesia pada tahun 2026,” tuturnya dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Menurut Boni, Indonesia terus-menerus menjadi negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia, dengan ratusan ribu warga negara melakukan ibadah tahunan. Besarnya skala ini, menurutnya, menimbulkan tantangan keamanan dan logistik yang kompleks, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Dengan adanya Satgas, ia yakin ada peningkatan penanganan masalah-masalah tersebut.

“Polri perlu memastikan perlindungan menyeluruh bagi jamaah haji, mulai dari keberangkatan hingga kepulangan ke Tanah Air,” tambahnya.

Dalam perspektif kebijakan, Boni menekankan bahwa pembentukan Satgas Haji juga berdampak pada koordinasi lintas instansi. Ia mengatakan, keamanan ibadah haji memiliki dua aspek utama: satu terkait keagamaan, yang melibatkan hak warga negara untuk beribadah, dan satunya lagi terkait keamanan publik, yang memerlukan kerja sama dengan Kementerian Agama serta pihak lain.

Selain itu, ia menyoroti bahwa instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan kebutuhan menjaga persatuan nasional. Hal ini, menurut Boni, mencerminkan respon terhadap dinamika geopolitik yang tidak stabil, seperti ketegangan perdagangan global, pergeseran tatanan dunia multipolar, serta ancaman fragmentasi sosial akibat disinformasi digital.

Nunung Syaifuddin, Wakil Kepala Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa Satgas Haji dan Umrah dibentuk untuk memperkuat perlindungan jamaah dan menindak praktik penyelenggaraan ibadah haji yang tidak resmi. “Polri berkomitmen mendukung penyelenggaraan haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi agar berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh jamaah haji,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4).

Menurut Nunung, hajj tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi juga dengan perlindungan warga negara, citra bangsa, serta kepercayaan internasional. Satgas, katanya, akan berperan sebagai alat strategis dalam memastikan keselamatan jamaah sekaligus menegakkan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji.