Celios dukung insentif fiskal juga sasar industri ‘midstream’

Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengapresiasi upaya pemerintah untuk menekankan insentif fiskal pada investasi yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Namun, organisasi tersebut menyarankan agar kebijakan ini juga mencakup sektor midstream guna meningkatkan nilai tambah lokal. Bhima Yudhistira, Direktur Celios, menyatakan bahwa insentif pajak dalam program hilirisasi selama ini lebih menguntungkan sektor hulu, sehingga dampak ekonomi domestik belum maksimal.

“Industri midstream perlu mendapat perhatian lebih,” ujarnya dalam wawancara dengan ANTARA di Jakarta, Jumat.

Bhima memberi contoh bidang seperti industri prekursor baterai dan manufaktur modul panel surya sebagai sektor strategis yang bisa dikuatkan melalui insentif perpajakan. Menurutnya, dengan memperkuat sektor ini, Indonesia tidak hanya memanfaatkan bahan baku dalam negeri, tetapi juga berpotensi menurunkan impor produk hilir.

“Insentif fiskal sebaiknya diberikan berdasarkan penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi nilai tambah pada industri midstream,” tambahnya.

Celios juga mengingatkan pemerintah untuk melibatkan ahli dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan insentif, terutama di bidang hilirisasi mineral. Selain itu, kebijakan tersebut harus selaras dengan standar global, termasuk penerapan pajak minimum sebesar 15 persen yang mengurangi ruang untuk insentif fiskal ekstrem. Pengawasan menjadi penting agar perusahaan benar-benar memenuhi komitmen, seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan kepatuhan terhadap tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Pemantauan insentif fiskal harus terus dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan instansi teknis lainnya untuk memastikan kinerja perusahaan sesuai harapan,” tutur Bhima.

Pemerintah sebelumnya menyatakan pergeseran prioritas insentif fiskal dari berbasis investasi besar ke penyerapan tenaga kerja. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (23/4), mengungkapkan contoh proyek pengolahan kelapa senilai 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,72 triliun di Morowali, yang diperkirakan menyerap 10.000 pekerja meski investasinya tergolong kecil.