Jatim Dihantam Tiga OTT KPK, Khofifah Pastikan Komunikasi Kepala Daerah Berjalan Efektif

Sejumlah kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) kembali menjadi korban Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu satu tahun terakhir. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan respons terhadap serangkaian kasus tersebut, menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi telah dilakukan secara aktif.

KPK telah membangun jalur komunikasi khusus dengan para kepala daerah di Jatim melalui Bagian Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah). “Kepala daerah kabupaten/kota sudah pernah diajak oleh KPK untuk saling mencari solusi, sudah ya,” ujar Khofifah dalam pernyataannya, Senin (13/4). Ia menambahkan, tim Korsupgah juga mengadakan pemanggilan langsung kepada para pejabat daerah guna memberikan sosialisasi tentang pemerintahan yang transparan dan berintegritas.

“Sebenarnya semua kabupaten/kota sudah dipanggil satu per satu. Harapan kita tentu semua bisa menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih,” tambah Khofifah.

Penangkapan terbaru terjadi pada Jumat (10/4) saat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, ditangkap bersama staf dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dugaan korupsi. Kasus ini memperpanjang daftar kepala daerah yang terlibat OTT di Jatim. Sebelumnya, pada Januari 2026, Wali Kota Madiun nonaktif Maidi juga terjaring OTT karena dugaan pemerasan dana CSR. Di November 2025, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menjadi tersangka dalam kasus suap jual-beli jabatan serta proyek pembangunan RSUD dr Harjono.

Khofifah meminta kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh jajaran pemerintahan Jatim. “Jika ada kasus seperti ini, kita menyerahkan ke aspek hukum. Kewenangan penanganannya ada di KPK,” tutupnya.