Musrenbang Sumut, Tito Tekankan Pentingnya Perencanaan Matang

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 di Medan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti peran strategis perencanaan yang cermat dalam merumuskan program pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan 60 persen tergantung pada detail perencanaan, yang dianggap sebagai faktor penentu utama dalam mendorong perubahan nyata.

“Perencanaan yang matang, kualitas yang matang, artinya detail, itu menentukan 60 persen keberhasilan program,” kata Tito.

Tito juga mengatakan perencanaan yang baik harus melibatkan masukan dari tingkat bawah. Pemerintah provinsi diwajibkan menyerap aspirasi kabupaten/kota dalam menentukan arah pembangunan. Selain itu, ia menekankan bahwa provinsi tidak bersifat independen, melainkan bagian dari sistem nasional. Oleh karena itu, program daerah perlu selaras dengan visi pemerintah pusat.

Dalam konteks kepemimpinan, Tito menegaskan bahwa visi dan misi kepala daerah mencerminkan kekuatan strategi. Ia menyampaikan bahwa kekuasaan tanpa konsep yang jelas tidak akan membuahkan hasil maksimal. “Memiliki power, kekuasaan, kewenangan, tapi itu tidak cukup, harus memiliki follower, punya pengikut, punya bawahan. Tapi lebih dari itu adalah punya konsep,” ujarnya.

Di luar pembahasan perencanaan, Tito juga mengungkapkan komitmen delapan daerah di Sumut untuk mendukung Aceh yang terdampak bencana. Langkah ini merupakan implementasi Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.3/1084/SJ, yang mengajak daerah tidak terdampak berpartisipasi dalam pemulihan. Surat tersebut dikeluarkan sebagai respons atas ketidakseimbangan distribusi dana Transfer ke Daerah (TKD) di Aceh.

“Kemudian saya buat surat edaran mengimbau, tapi sedikit maksa gitu, Sumut untuk bisa bantulah ke tetangga sebelah di Aceh, sehingga akhirnya ada 8 daerah sudah oke, komitmen,” ujar Tito dalam Musrenbang Sumut 2027.

Komitmen itu mencakup bantuan dari Kota Medan (Rp50 miliar) untuk Aceh Tamiang, Deli Serdang (Rp50 miliar) untuk Aceh Timur, dan Simalungun (Rp30 miliar) untuk Aceh Utara. Asahan juga mengusulkan Rp30 miliar untuk Bireuen, sementara Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Pematangsiantar, serta Labuhanbatu masing-masing menawarkan Rp25 miliar untuk Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Tito menjelaskan bantuan tersebut akan mempercepat pemulihan, termasuk pengembangan hunian tetap dan penyelarasan fungsi pemerintahan di daerah terkena bencana.