DPR Minta Polri Jangan Risau Tindak Tegas Oknum yang Melanggar

Komentar Habiburokhman Soal Transparansi Polri

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengajak Polri untuk tetap percaya diri dalam menangani anggota yang melanggar aturan. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas Polri terhadap oknum pelanggar menjadi fokus utama, sebagaimana diungkapkan dalam diskusi publik bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara PTIK, Senin (13/4).

Dalam kesempatan tersebut, Habibur membahas percepatan transformasi Polri yang sedang berlangsung. Ia juga memuji transparansi lembaga tersebut dalam mengambil langkah terhadap anggota yang melakukan kesalahan. Menurutnya, saat ini Polri lebih responsif dan terbuka dalam memberikan sanksi dibandingkan institusi negara lainnya.

“Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi,”

Habiburokhman menjelaskan bahwa hal ini wajar, karena setiap institusi harus mempercepat perbaikan diri. Ia menyoroti integritas sebagai salah satu aspek kunci dalam reformasi. Menurutnya, tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga, termasuk Polri.

“Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya,”

Ia menekankan bahwa Polri tidak perlu takut dengan keberadaan oknum yang melanggar. “Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar,” ujarnya. Habiburokhman membandingkan transparansi Polri dengan lembaga lain yang sering kali menyembunyikan sanksi terhadap pelanggar.

“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka,”

Dalam konteks kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Habiburokhman mengapresiasi sikap polri yang proaktif dalam mendorong keterbukaan. Ia mengatakan transparansi adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa pelanggaran oknum tidak mewakili kebijakan institusi.

“Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan. Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan,”

Habiburokhman menambahkan bahwa Komisi III DPR akan terus memperkuat proses hukum yang jelas melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia menyambut baik kecepatan Polri dalam menindaklanjuti temuan dari lembaga legislatif.