Bupati Bangli Desak Penguatan Keterpaduan Izin Usaha dan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam pertemuan koordinasi terkait perlindungan pekerja, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menggarisbawahi perlunya sinergi antara proses penerbitan izin usaha dengan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, setiap pengajuan izin usaha harus diiringi kepesertaan tenaga kerja di BPJS. “Kita tidak boleh biarkan izin usaha dikeluarkan tanpa komitmen jelas terhadap perlindungan sosial,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kehadiran BPJS dalam sistem perizinan bisa menjadi bentuk penegakan keadilan bagi para pekerja rentan.

Reformasi Perizinan dan Pembagian Tugas

Bupati Bangli meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendorong pengembangan perizinan yang lebih progresif. Ia berharap penerbitan izin usaha bisa menjadi jembatan utama bagi pemberian manfaat jaminan sosial. Untuk mewujudkan hal ini, tugas didelegasikan ke tiga dinas: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja bertanggung jawab memverifikasi kepesertaan pekerja mandiri, Dinas Sosial menjamin keakuratan penerima bantuan iuran, dan Dinas Pekerjaan Umum wajib memastikan setiap proyek memberikan perlindungan sosial kepada pekerjanya.

Upaya Meningkatkan Cakupan BPJS

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bali Timur, Venina, menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Bangli yang berupaya melindungi masyarakat kecil meski anggaran terbatas. Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini, 1.473 pekerja rentan telah mendapat bantuan pembayaran iuran. Selain dana dari pemerintah kabupaten, Pemprov Bali juga menyisihkan Rp4 miliar untuk memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial di wilayah tersebut.

Kebutuhan Manfaat BPJS

Venina menekankan bahwa kehadiran BPJS adalah langkah penting dalam menghadapi risiko kerja. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) menawarkan manfaat seperti biaya medis tanpa batas, santunan upah 100 persen selama satu tahun untuk pengganti penghasilan, serta dukungan finansial bagi keluarga pekerja jika kepala rumah tangga sementara tidak produktif. Bupati Bangli juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi mandiri di wilayahnya, sehingga mengajak masyarakat yang ekonominya memadai untuk beralih ke skema kepesertaan penuh.

“Jika kondisi ekonomi memungkinkan, para pekerja harus mandiri. Kami ingin mengubah pola pikir agar bantuan pemerintah hanya diberikan kepada yang paling membutuhkan,” tambah Sedana Arta.