Kemenkum Dorong Sertifikasi Sagu Melalui Festival Sagu Papua

Jayapura – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Papua mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses sertifikasi sagu. Upaya ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Sagu Papua, yang bertujuan memperkuat perlindungan serta pengembangan komoditas lokal berpotensi tinggi. Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Papua, Anthonius Mathius Ayorbaba, menjelaskan bahwa acara tersebut menjadi titik awal pembentukan ekosistem hilirisasi sagu dari hulu hingga hilir.

Upaya Perlindungan dengan Sertifikasi Indikasi Geografis

“Festival ini bertujuan mendorong munculnya sertifikasi indikasi geografis bagi sagu, agar setiap daerah dapat memiliki identitas resmi yang terukur dan dilindungi secara hukum,” ujarnya.

Dalam wawancara di Jayapura, Rabu, Anthonius menyatakan bahwa festival juga bagian dari sinergi antara berbagai kementerian serta pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengembangan sagu. Ia menekankan bahwa produk sagu Papua perlu diakui secara legal, agar tidak dianggap sebagai komoditas yang bisa diklaim oleh pihak lain.

Potensi Ekonomi dan Budaya Sagu

“Sagu adalah komoditas unik Papua yang memiliki nilai budaya tinggi. Kami ingin melalui festival, potensi ini diidentifikasi, diteliti, dan didaftarkan secara resmi,” katanya.

KemenkumHAM Papua juga mengungkapkan bahwa dengan kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas, sago menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi. “Festival ini akan mendorong pemerintah daerah melakukan penelitian mengenai sagu di wilayah masing-masing guna memperkuat proses pendaftaran indikasi geografis,” tambahnya.

Dalam jangka panjang, lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan dilibatkan untuk mendukung kajian ilmiah terkait pengembangan sagu. Anthonius berharap regulasi yang efektif akan segera dihasilkan, sehingga hutan sagu terlindungi dari konversi lahan serta keberlanjutan sumber daya ini terjamin bagi generasi mendatang.