Kodam Pattimura redam konflik di Halmahera Tengah secara humanis

Ternate – Konflik antarwarga di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berhasil dikendalikan oleh Kodam XV/Pattimura melalui metode dialogis dan pendekatan persuasif yang berbasis manusiawi. Upaya ini bertujuan menjaga keamanan wilayah serta memastikan kondisi sosial tetap stabil.

Respons cepat TNI dan pemerintah daerah

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto turun langsung ke Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Selasa, untuk hadir di tengah dua kelompok warga yang saling bersitegang. Kehadirannya menggambarkan respons TNI bersama pemerintah setempat yang cepat dan proaktif dalam mengatasi ketegangan.

“Kami dari TNI berkomitmen untuk terus menjadi garda depan dalam menjaga keamanan dan membantu menyelesaikan kesulitan masyarakat di wilayah tersebut. Personel pengamanan juga ditambahkan guna mempercepat pembangunan kembali rumah warga serta sarana umum yang rusak, agar kegiatan masyarakat kembali normal,” ujarnya.

Kunjungan Pangdam disertai unsur Forkopimda, yang bertujuan memastikan situasi tetap kondusif. Selain itu, ia juga memberikan dukungan moral melalui penguatan psikologis dan bantuan materiil kepada warga yang terdampak konflik. Upaya ini dilakukan untuk mendorong penyelesaian masalah secara konstruktif.

Kunjungan langsung dan evaluasi lapangan

Dalam rangka memantau kondisi riil, Pangdam melakukan inspeksi ke Desa Banemo dan Desa Sibenpopo. Ia melihat tingkat kerusakan akibat peristiwa konflik dan memastikan upaya rehabilitasi berjalan efektif. Pemulihan dimulai dengan penambahan personel TNI yang difokuskan pada gotong royong dengan masyarakat.

Kehadiran TNI dan pemerintah daerah juga diiringi distribusi bantuan sosial kepada warga terkena dampak. Dengan berbagai langkah tersebut, kondisi di kedua desa kini telah membaik, tetapi pasukan gabungan TNI-Polri masih disiagakan untuk menjaga ketersediaan keamanan serta mencegah potensi gangguan lanjutan.

Sejauh ini, tercatat 78 unit rumah, satu pos kamling, serta satu gereja mengalami kerusakan. Jumlah ini menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki infrastruktur dan memulihkan kehidupan normal masyarakat setempat.