LNHAM Sampaikan Rekomendasi Usai Analisis Demonstrasi Agustus-September 2025

Jakarta – Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) telah merilis sejumlah saran berdasarkan observasi dan evaluasi terhadap serangkaian kegiatan demonstrasi yang terjadi pada Agustus-September 2025. Dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Senin, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan bahwa salah satu saran utama ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

“Rekomendasi pertama menitikberatkan pada evaluasi kinerja Polri dalam mengelola aksi unjuk rasa, serta upaya memastikan tidak terulangnya pelanggaran hak asasi manusia,”

ujarnya.

Rekomendasi untuk Presiden RI

Di samping itu, rekomendasi lainnya menuntut Presiden untuk memberikan instruksi kepada lembaga terkait agar menerapkan prinsip-prinsip HAM secara konsekuen. Ini mencakup langkah-langkah untuk melindungi hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta memperkuat sistem pemulihan dan layanan kesehatan bagi korban kekerasan. Selain itu, disarankan agar ada revisi peraturan Kapolri agar selaras dengan undang-undang perlindungan anak dan peradilan pidana anak.

Rekomendasi untuk Polri

LNHAM juga menyarankan Polri untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus kematian serta dugaan perlakuan kasar yang terjadi selama proses penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan terhadap peserta aksi. Selain itu, diharapkan proses hukum korban seperti AK (Affan Kurniawan) dapat diselesaikan secara adil, dengan evaluasi penggunaan kekuatan yang berlebihan. Polri juga diminta meningkatkan kapasitas aparatur dan menyediakan layanan hukum yang memadai.

Rekomendasi untuk DPR dan Kemenko Polkam

Rekomendasi keempat dan kelima masing-masing ditujukan kepada Ketua DPR Puan Maharani serta Kemenko Polkam. Mereka diminta mengawasi penerapan hukum dan HAM dalam penanganan demonstrasi, serta memastikan proses peradilan di kepolisian dan Kejaksaan berjalan adil. Kemenko Polkam juga harus melakukan peninjauan ulang untuk memperkuat perlindungan korban kekerasan, termasuk menjamin akses layanan medis jangka panjang.

Rekomendasi untuk Kemendikdasmen

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diminta mengeluarkan regulasi yang mencegah sekolah memberikan sanksi pemecatan atau pencabutan beasiswa kepada siswa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak juga harus dilakukan tanpa diskriminasi.

Rekomendasi untuk Kemenkomdigi

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) ditugaskan untuk memastikan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi terpenuhi di ruang digital. Ini mencakup perlindungan data pribadi dan peningkatan akses informasi bagi peserta aksi.

Rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LNHAM juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menangani kasus eksploitasi perempuan dan anak yang terkait demonstrasi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diminta memperkuat respons UPTD PPA dan SAPA 119, serta mendorong kebijakan inklusif di lembaga pemasyarakatan.

Penyusunan LNHAM

LNHAM terdiri dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, KND, LPSK, dan Ombudsman RI. Sejumlah rekomendasi tersebut merupakan hasil pemantauan lapangan yang telah dilakukan lembaga tersebut.