Satgas PRR Pastikan Bantuan Jaminan Hidup Tepat Sasaran

Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) yang mengawasi penyaluran bantuan pascabencana di Sumatera menegaskan bahwa distribusi bantuan jaminan hidup serta pendanaan sosial lainnya terus dilakukan dengan prinsip akuntabel, terarah, dan didasarkan pada data lapangan. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa seluruh proses penyaluran menggunakan pendekatan bottom-up melalui pemerintah daerah untuk memastikan bantuan mencapai kelompok yang layak.

“Kecepatan penyaluran bantuan seperti rumah rusak, perabotan, lauk-pauk, serta stimulus ekonomi menggunakan mekanisme bottom-up dari pendataan kabupaten/kota. Ada daerah yang responsif, ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama,” ujar Tito dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.

Tito menegaskan bahwa perbedaan waktu penyaluran bantuan tidak disebabkan oleh keterlambatan pemerintah pusat, melainkan karena variasi kecepatan pengumpulan data dan pengajuan dari pemerintah daerah. Dia menjelaskan bahwa data penerima harus melewati verifikasi bertahap, mulai dari tingkat kabupaten hingga unsur Forkopimda, serta validasi langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencegah kesalahan atau duplikasi.

Data Satgas PRR pada 13 April 2026 mencatat bahwa bantuan sosial dari Kementerian Sosial, seperti jaminan hidup dan stimulus ekonomi, masih terus digulirkan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam wilayah Aceh, bantuan mencakup berbagai kabupaten/kota dengan nilai yang signifikan. Pidie Jaya tercatat menerima total Rp123,66 miliar, Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar, serta Aceh Tengah Rp27,14 miliar. Kota Subulussalam, Bener Meriah, dan Nagan Raya juga merasakan dampak bantuan dalam jumlah miliaran rupiah.

Di Sumatera Utara, bantuan sosial mencapai wilayah Tapanuli Selatan dengan total Rp14,61 miliar, Langkat Rp8,51 miliar, dan Humbang Hasundutan Rp3,62 miliar. Sementara itu, Sumatera Barat melalui Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, dan Lima Puluh Kota mengalirkan bantuan hingga mencapai angka Rp81,81 miliar, Rp9,18 miliar, serta Rp6,75 miliar.

Proses Berkelanjutan untuk Memastikan Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa distribusi bantuan sosial dilakukan secara terus-menerus tanpa henti, selama data telah diperiksa dan diverifikasi. “Bantuan pasca-kebencanaan tetap kami salurkan. Tidak ada jeda, selama datanya lengkap, langsung kami berikan,” jelasnya saat penyaluran tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4).

“Bantuan sosial disalurkan berdasarkan data yang telah diverifikasi secara ketat oleh pemerintah daerah dan elemen terkait, guna memastikan distribusi tidak mengalami kesalahan,” tegas Saifullah.

Dalam Aceh Tamiang, total bantuan sosial yang telah dikirim mencapai Rp205,18 miliar. Ini termasuk jaminan hidup untuk 20.908 orang, isi hunian bagi 5.941 kepala keluarga, stimulus ekonomi untuk 5.491 kepala keluarga, serta santunan bagi 187 korban luka berat senilai Rp935 juta.