Uni Eropa enggan terima anggota baru, khawatir kehilangan pendukung

Moskow – Diplomat dan pejabat Eropa mengungkapkan bahwa beberapa negara anggota tidak ingin menerima negara-negara baru, karena takut menggugah reaksi masyarakat yang bisa memperkuat partai-partai sayap kanan. Laporan Politico, Selasa (14/4), menyebutkan kekhawatiran ini terkait dengan isu perluasan keanggotaan yang dinilai berpotensi memicu polarisasi politik.

Para pemerintah Eropa khawatir jika pemimpin yang mendorong pengembangan anggota baru menghadapi risiko kehilangan dukungan dari publik. Isu-isu seperti migrasi dan perbedaan kondisi ekonomi antar negara sering diangkat, terutama oleh partai-partai yang menitikberatkan pada kepentingan lokal. Perdebatan lama soal tenaga kerja dengan gaji rendah yang mungkin menggantikan pekerja di Eropa Barat menjadi sorotan utama.

Kekhawatiran ini mengingatkan pada diskusi sebelum Polandia bergabung pada 2004. Prancis, yang memiliki aturan wajib referendum untuk persetujuan anggota baru, dinilai sangat sensitif terhadap isu tersebut. Jika referendum berjalan, peluang Jordan Bardella, tokoh sayap kanan populis, bisa meningkat dalam pemilu presiden 2027.

Reformasi sebagai prioritas

Jerman, Belanda, dan Italia menekankan bahwa penambahan anggota baru harus didasarkan pada keberhasilan implementasi reformasi, tanpa pengecualian berdasarkan pertimbangan geopolitik. Mereka menilai negara-negara baru perlu menunjukkan komitmen terhadap standar yang sama.

Pertemuan puncak Uni Eropa di Siprus seharusnya membahas perluasan anggota, tetapi kini tampak sulit terwujud karena perbedaan pandangan antar pemimpin. Laporan Politico sebelumnya menyebutkan bahwa Eropa menghadapi tantangan dalam meyakinkan anggota saat ini untuk menerima negara-negara yang lebih miskin, seperti Ukraina.

Kemungkinan pengadopsian Ukraina dikhawatirkan akan menimbulkan tuntutan tambahan terkait dana. Jika negara-negara tersebut bergabung, mereka akan mengharapkan bagian yang lebih besar dari anggaran, sehingga negara anggota lama bisa kehilangan keuntungan yang sebelumnya mereka peroleh.

Status kandidat dan proses negosiasi tidak selalu menjamin keanggotaan. Turki telah menjadi kandidat sejak 1999, sementara Makedonia Utara sejak 2005, Montenegro 2010, dan Serbia 2012. Kroasia, negara terakhir yang bergabung, resmi menjadi anggota pada 2013 setelah melalui masa 10 tahun.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA