Setoran Pajak RI Terendah di ASEAN, Pemerintah Siapkan Gebrakan Besar

Kamis (23/4/2026), Jakarta—Utusan Khusus Presiden untuk bidang Energi dan Lingkungan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia masih memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan pajak, terutama dari sektor teknologi. Ia menyatakan bahwa meskipun kinerja penerimaan negara saat ini lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, termasuk Kamboja, pemerintah tengah mempersiapkan langkah strategis untuk memperbaikinya.

Hashim menyoroti bahwa pajak perusahaan teknologi, seperti e-commerce dan game online, memiliki potensi besar. Menurutnya, volume transaksi e-commerce di Indonesia mencapai US$60 miliar hingga US$90 miliar. Dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 11%, potensi pendapatan pajak mencapai sekitar US$6,6 miliar atau Rp100 triliun. Namun, realisasi tahun lalu hanya mencapai Rp8 triliun, jauh dari target.

“E-commerce memiliki volume transaksi yang bisa mencapai US$60-90 miliar, namun pemerintah hanya menerima Rp8 triliun. Angka yang seharusnya Rp100 triliun itu, ke mana saja?”

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga fokus pada sektor game online. Hashim menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan di bidang ini belum optimal dalam membayar pajak. “Game anak-anak yang banyak berasal dari Tiongkok dan Korea Selatan belum membayar pajak cukup, sebentar lagi mereka harus mengisi kekurangan itu,” tambahnya.

Menurut laporan Bank Dunia, pada 2024, rasio penerimaan negara (revenue ratio) Indonesia mencapai 12,8%, turun dari 13,5% pada 2022 dan 13,3% pada 2023. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan negara terendah di antara negara-negara berpendapatan menengah. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia masih tertinggal. Contohnya, Kamboja mencapai 15,2% pada 2025, sementara Filipina, Malaysia, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Thailand masing-masing memiliki rasio pendapatan sekitar 16,7%-21,3%.

Program pemerintah yang sedang dijalankan diharapkan menjadi penawar utama untuk mengubah tren ini. Hashim optimis bahwa dengan perubahan kebijakan, Indonesia bisa memperkuat penerimaannya dari sektor-sektor berpotensi seperti teknologi dan digital. Dengan skala kebijakan yang lebih luas, peningkatan hasil pajak dianggap sebagai jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.