BKN Layangkan 450 Surat Teguran, Blokir 125 Data ASN & Sanksi Instansi

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan, mengungkapkan bahwa hingga Maret 2026, sebanyak 11,42 persen dari pengajuan kepegawaian yang diproses tidak memenuhi prinsip merit. Untuk menindaklanjuti hal ini, BKN telah mengirimkan 450 surat teguran, memblokir 125 data pegawai negeri sipil (ASN), serta memberikan sanksi layanan kepada lembaga yang melanggar aturan.

“Dari fungsi pembinaan, kami juga menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi, mencakup 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian/lembaga pemerintah,” jelas Zudan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Kamis (16/4/2026).

BKN terus mendorong transformasi birokrasi melalui platform ASN Digital yang telah terintegrasi 47 layanan. Platform ini digunakan oleh lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total pegawai negeri sipil nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.

Perluasan Manajemen Kinerja Berbasis Digital

Sistem layanan terpadu BKN juga berperan dalam penguatan manajemen kinerja digital. e-Kinerja, salah satu layanan tersebut, telah diakses oleh 5,7 juta ASN, memungkinkan pemantauan produktivitas secara harian hingga tahunan melalui dashboard nasional.

Dalam penerapan manajemen talenta ASN, BKN mencatat kenaikan signifikan hingga 388 persen. Pembangunan talent pool nasional menjadi acuan untuk promosi, rotasi, dan mobilitas pegawai, yang diharapkan meningkatkan efisiensi kerja di sektor strategis pembangunan.

Kolaborasi untuk Prioritas Nasional

Sejumlah kolaborasi dilakukan BKN dalam rangka mendukung agenda kebijakan prioritas. Contohnya, pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta bantuan rekrutmen tenaga guru dan pendidikan. Hal ini berdampak langsung pada sektor-sektor yang menjadi fokus pembangunan nasional.

Sebagai tambahan, kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan BKN terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 30-33 persen per hari. Keberhasilan ini menunjukkan peran BKN tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai penggerak transformasi birokrasi di daerah dan lembaga pemerintah.