Komisi I DPR RI Dorong Lanud Soewondo Terapkan Langkah Inovatif

Jakarta – Komisi I DPR RI mengungkapkan bahwa Pangkalan Udara Soewondo di Sumatera Utara harus mengambil tindakan baru untuk memperkuat fungsi sebagai bagian vital dari sistem pertahanan udara nasional, terutama menghadapi ancaman strategis. “Setelah mendengar penjelasan tentang situasi Lanud Soewondo serta tantangan yang dihadapinya, ini memerlukan suatu inisiatif yang berbeda,” ujar Wakil Ketua Komisi I, Dave Laksono, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perlu Pendekatan Kreatif

Dave menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak bisa diatasi dengan metode standar. Namun, ia meyakini bahwa pihak-pihak terkait, seperti Mabes TNI, Mabes AU, dan Kementerian Pertahanan, sudah memiliki rencana strategis untuk menghadapi masalah tersebut. “Kita percaya bahwa semua lembaga tersebut sudah mempersiapkan langkah-langkah yang tepat,” katanya.

“Kita yakini baik Mabes TNI, Mabes AU, maupun Kementerian Pertahanan telah memiliki rencana untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi,” ujar Dave.

Strategis dalam Pengamanan Jalur Udara

Dalam kunjungan khusus ke Lanud Soewondo pada Rabu (15/4), Komisi I mendapatkan informasi langsung dari Komandan Lanud serta perwakilan Mabes TNI AU. “Danlanud dan perwakilan Mabes TNI AU telah menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan serta rencana untuk mengatasi kendala,” jelas Dave. Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja Lanud Soewondo penting karena lokasinya yang strategis dalam menjaga jalur udara nasional, termasuk koridor penerbangan dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Sehingga Lanud Soewondo mampu menjadi benteng udara kita, mengingat pentingnya menjaga jalur udara baik koridor maupun ALKI untuk memastikan perdagangan dan penerbangan sipil tetap aman,” tegasnya.

Isu Aset TNI Jadi Fokus Utama

Selain aspek pertahanan, Dave juga menyoroti masalah aset dan lahan milik TNI yang menjadi isu utama, termasuk di Lanud Soewondo. “Permasalahan lahan sudah dibahas secara rinci dalam pertemuan tersebut, termasuk langkah yang telah diambil dan yang perlu dilakukan ke depan,” ungkapnya.

“Mengenai permasalahan lahan tadi sudah dipaparkan, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan ke depannya untuk menyelesaikan seluruh kendala,” tambah Dave.

Dave menambahkan bahwa Komisi I memiliki panitia khusus yang fokus pada penyelesaian isu aset TNI di berbagai daerah. “Selain rapat dengan Lanud, Komisi I juga memiliki panja untuk membahas masalah aset-aset TNI,” katanya. Ia menyatakan bahwa masalah lahan TNI tidak hanya terjadi di satu wilayah, melainkan menyebar ke seluruh Indonesia, dengan berbagai bentuk seperti pencatatan ganda atau penguasaan oleh pihak eksternal.

“Kenapa? Karena lahan-lahan TNI ini tersebar di Nusantara dan banyak yang memiliki permasalahan, apakah itu tercatat double (ganda) ataupun dikuasai oleh orang luar. Ini semuanya harus kita selesaikan,” tekan Dave.