Ketua DPR Dorong Penguatan Sistem Pengawasan Cegah Kecurangan UTBK

Jakarta, Jumat – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan untuk mengatasi kecurangan dalam ujian UTBK SNBT 2026. Menurutnya, berbagai indikasi penyelewengan yang terjadi telah menciptakan tantangan terhadap integritas seleksi pendidikan nasional. Puan menyoroti bahwa kasus kecurangan telah muncul sejak 21 April lalu, dengan 2.640 peserta diduga melakukan pelanggaran.

Modus kecurangan yang ditemukan oleh panitia beragam, mulai dari penggunaan joki dengan identitas palsu hingga alat komunikasi yang disembunyikan. Selain itu, terdapat juga taktik manipulatif untuk mengelabui pihak yang mengawasi. Dalam penyelidikan, panitia juga menemukan adanya sindikat joki yang sedang menghadapi ancaman sanksi hukum.

“Kecurangan dalam UTBK SNBT 2026 menunjukkan adanya pola penyelewengan yang terus berkembang, dengan teknik yang semakin rumit,” ujar Puan.

Dengan total peserta mencapai 871.496 orang dan kompetisi untuk 260.000 kursi di perguruan tinggi negeri, Puan menekankan perlunya menjaga prinsip meritokrasi. Ia mengingatkan pemerintah serta panitia penyelenggara untuk mengadaptasi teknologi pengawasan, mengingat metode kecurangan terus berkembang.

“Setiap bentuk kecurangan menghancurkan kepercayaan terhadap sistem seleksi yang berbasis usaha dan kemampuan secara adil. Setiap celah dalam mekanisme harus menjadi bahan perbaikan sistematis,” tambahnya.

Puan menegaskan bahwa menjaga integritas sistem harus dilakukan melalui penyempurnaan berbasis mitigasi. Ia menambahkan, keberhasilan seleksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelanggaran yang terungkap, tetapi juga oleh kemampuan negara meminimalkan peluang kecurangan. Fenomena ini juga mencerminkan tekanan sosial terhadap hasil pendidikan nasional.

Dalam kesimpulannya, Puan meminta penanganan kecurangan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengawasan. Ia menekankan bahwa nilai kejujuran harus terbentuk sejak awal proses pendidikan, bukan hanya di ruang ujian.