Pemkab Blora berhasil menghemat anggaran internet hingga Rp650,9 juta

Dalam upayanya mengurangi pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencapai penghematan signifikan pada pengelolaan layanan internet. Anggaran yang sebelumnya mencapai Rp2,56 miliar kini berkurang menjadi Rp1,9 miliar, menghemat total sebesar Rp650,9 juta.

“Penghematan ini tercapai karena adopsi kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet secara terpusat. Hal ini tidak hanya memangkas biaya tetapi juga meningkatkan kualitas akses di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD),” jelas Pratikto Nugroho, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora, Senin.

Dengan mengatur kapasitas jaringan menjadi 7,4 Gbps dari sebelumnya 7,8 Gbps, Dinkominfo berhasil menekan anggaran tanpa mengorbankan kinerja. Pratikto menjelaskan bahwa penataan ini dilakukan melalui tiga strategi utama: efisiensi anggaran, optimalisasi infrastruktur, serta evaluasi berkelanjutan.

Penguatan infrastruktur dan manajemen jaringan

Kebijakan terpusat memungkinkan pengelolaan jaringan internet lebih terukur, efisien, dan terkontrol. Dengan sistem ini, terhindarlah dari pemborosan anggaran yang mungkin terjadi jika setiap OPD mengelola layanan secara terpisah.

Sejumlah OPD sudah memiliki router, sehingga tidak lagi perlu berlangganan internet mandiri. Dinkominfo Blora melakukan penambahan access point serta pengaturan ulang manajemen jaringan untuk menjamin distribusi yang merata sesuai kebutuhan operasional.

Penyesuaian kebutuhan akses dan bandwidth

Kebutuhan access point di tiap OPD berbeda, bergantung pada kondisi ruangan dan sekat bangunan. Jumlah sekat yang lebih banyak memerlukan perangkat tambahan agar koneksi tetap stabil.

Penyesuaian ini juga melibatkan tata kelola bandwidth dan pemerataan akses. Dengan demikian, terjadi distribusi yang lebih efektif, mengurangi penumpukan penggunaan di titik tertentu.

Dinkominfo menyatakan bahwa layanan jaringan internet pemerintah menjadi prioritas. Mereka turut serta mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur, guna mendukung pelayanan publik yang semakin berkembang.

Evaluasi terus-menerus untuk kinerja optimal

Kebijakan yang dijalankan akan terus dinilai secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan efisiensi anggaran tetap seimbang dengan kualitas layanan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan perangkat daerah secara optimal.