Special Plan: Wapres Gibran kenakan atribut Papua saat awali kunjungan kerja di Nabire
Nabire, Papua Tengah (ANTARA) – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengenakan mahkota kasuari dan tas selempang noken khas Papua saat tiba di Nabire, Papua Tengah, Senin, dalam rangka mengawali kunjungan kerja di Tanah Papua. Setibanya di Bandara Douw Aturure Nabire, ia bersama rombongan dari Jakarta, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, disambut Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa. Wapres kemudian menyalami gubernur beserta jajaran sebelum meninjau Bandara Douw Aturure yang telah direvitalisasi sejak 2025.
Ia juga melihat langsung ruang tunggu dan area dalam bandara usai menerima penjelasan terkait proses revitalisasi. Sejumlah penumpang yang berada di lokasi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bersalaman dan berfoto bersama Wapres. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kunjungan kerja Wapres ke Nabire akan dilanjutkan ke Timika, Sorong hingga Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kunjungan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Tanah Papua sebagai prioritas nasional. Dalam agenda di Nabire, Wapres dijadwalkan meninjau pelabuhan serta kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah, termasuk progres pembangunan rumah susun aparatur sipil negara (ASN). Selanjutnya, Wapres akan melanjutkan perjalanan ke Timika untuk melaksanakan sejumlah agenda, di antaranya berinteraksi dengan masyarakat.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya pada sektor infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain peninjauan, Wapres juga dijadwalkan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan daerah, termasuk tokoh masyarakat dan pelaku usaha lokal guna menyerap aspirasi serta memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Papua.