Koordinasi lintas sektor didorong untuk tangani HAM Papua

Jakarta – Komnas HAM mengemukakan perlunya penguatan kerja sama antar lembaga pemerintah dalam upaya mempercepat penyelesaian isu hak asasi manusia di Papua. Koordinator Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua, Atnike Nova Sigiro, dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa fokus Komnas HAM saat ini adalah memastikan hak-hak warga sipil di wilayah tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut Atnike, konflik bersenjata terus menghasilkan dampak serius, seperti kematian dan luka, serta mengurangi akses warga kepada layanan dasar seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya jumlah pengungsi internal. “Komnas HAM memprioritaskan pemenuhan, penghormatan, dan pelindungan HAM di Papua. Kekerasan dan bentrok antar pihak mengakibatkan korban jiwa, serta menghambat upaya memenuhi hak-hak mendasar masyarakat,” tambahnya.

Forum koordinasi sebagai strategi responsif

Pernyataan tersebut diberikan dalam acara diskusi lintas sektor yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/4), sebagai platform untuk mengungkap temuan dan merumuskan tindakan nyata. Forum ini merupakan bagian dari proses evaluasi kerja Tim Pengamatan Situasi HAM di Papua, yang bertugas mengumpulkan data, memantau kondisi, serta mengusulkan kebijakan sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam laporan 2025, Komnas HAM mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, mulai dari berlangsungnya konflik bersenjata yang mengancam kehidupan warga, meningkatnya jumlah pengungsi internal, hingga dinamika seputar pengembangan daerah otonomi baru dan sumber daya alam. Pemimpin tim ini menekankan perlunya pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah Papua.

“Pentingnya penegakan hukum yang transparan dan partisipatif dalam penanganan situasi di Papua dapat menjadi momentum membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Amiruddin Al-Rahab, anggota Komnas HAM.

Putu Elvina, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, menambahkan bahwa komunikasi terbuka menjadi kunci agar kebijakan lintas sektor bisa berjalan efektif. “Selain melaporkan formal di forum ini, Komnas HAM terbuka untuk berdiskusi dengan berbagai lembaga agar tindakan mereka bisa diakomodasi,” jelasnya.

Forum tersebut menekankan peran penting komunikasi antar lembaga dalam menyelaraskan intervensi kebijakan. Selain itu, isu layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan mendapat perhatian khusus, terutama dalam upaya menjamin keamanan bagi tenaga profesional di wilayah konflik. Komnas HAM menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif, berbasis bukti, dan partisipatif menjadi elemen utama dalam menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil warga Papua.