Special Plan: Kemnaker siapkan pelatihan vokasi untuk kebutuhan KEK dan PSN
Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi untuk Kebutuhan KEK dan PSN
Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengembangkan program pelatihan vokasi untuk mendukung kebutuhan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kolaborasi ini dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dalam menyusun skema pelatihan yang relevan dengan industri di masing-masing kawasan.
“Hari ini kami bertemu dengan pengelola KEK dan PSN. Ini adalah prioritas Kemnaker, yang beruntung didukung oleh Kemenko Perekonomian,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis.
Dalam penjelasannya, Yassierli menyebutkan bahwa Kemnaker bekerja sama dengan pihak terkait mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan permintaan industri. Tujuannya adalah agar peserta pelatihan mampu langsung berkontribusi di lapangan, termasuk selama masa magang.
Menurut dia, kompetensi yang diajarkan pada program ini difokuskan pada 25 KEK dengan variasi kebutuhan spesifik. Partisipasi Kemenko Perekonomian dan perwakilan kawasan bertujuan memastikan desain pelatihan lebih tepat sasaran dan kolaboratif.
Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 telah dirancang untuk meningkatkan kesiapan lulusan SMA/SMK masuk ke dunia kerja. Program ini diterapkan secara nasional dengan total peserta mencapai 10.405 orang, melibatkan 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, serta 46 BLK UPTD.
Peserta mendapatkan berbagai manfaat, seperti pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Beberapa skema pelatihan juga menyediakan fasilitas asrama.
Yassierli menegaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2026, Kemnaker menargetkan 70 ribu peserta mengikuti pelatihan vokasi. Program ini didanai melalui APBN dan diprioritaskan bagi lulusan SMA/SMK tanpa biaya tambahan.