Ekonom: Indonesia Harus Bangun Sistem Pendanaan Alternatif untuk Mengurangi Ketergantungan pada Dolar AS

Dalam upaya memperkuat perekonomian, Fakhrul Fulvian, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, menekankan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih ambisius dan tepat sasaran. Ia mengatakan negara ini harus mengembangkan arsitektur pendanaan berbasis rupiah, bukan hanya bergantung pada mata uang asing. Fakhrul menyampaikan pandangan ini dalam sebuah pernyataan resmi yang diterbitkan di Jakarta, Senin.

Penguatan Sistem Lokal untuk Keberlanjutan

Pendekatan yang diusulkan mencakup beberapa langkah konkret, seperti penguatan skema transaksi lokal (LCT) dalam perdagangan antar negara, eksplorasi penggunaan mata uang dengan biaya lebih rendah seperti CNH untuk pembiayaan, serta pengembangan pasar keuangan domestik yang berbasis rupiah, terutama instrumen jangka panjang. Selain itu, Fakhrul menyarankan diversifikasi investor dan sumber likuiditas sebagai strategi utama.

“Indonesia tidak bisa lagi menjadi penentu harga dalam sistem keuangan global. Kita harus menjadi penata arsitektur pendanaan kita sendiri,” ujarnya.

Menurut Fakhrul, meskipun pertemuan antara IMF dan World Bank di Washington D.C. baru-baru ini memperkuat pentingnya stabilitas makroekonomi dan kerja sama internasional, pendekatan tersebut dinilainya belum mampu menangkap perubahan struktural yang terjadi. Ia menyoroti bahwa model kebijakan lama—yang berfokus pada stabilitas, koordinasi, dan fiskal—masih relevan, tetapi kurang mencukupi dalam konteks yang berubah cepat.

Ketidakseimbangan Global dan Peluang Strategis

Fakhrul mengungkapkan bahwa kecenderungan penurunan suplai dolar global, yang disebabkan oleh pengetatan likuiditas, peningkatan kebutuhan pembiayaan AS, dan perubahan perilaku investor, telah menciptakan ketidakseimbangan di sistem keuangan dunia. Di sisi lain, mata uang Tiongkok—khususnya CNH—mulai memainkan peran penting dalam perdagangan dan pembiayaan internasional.

“Kita melihat dua arus besar yang saling bertentangan: suplai dolar global semakin terbatas, sementara CNH semakin diterima luas. Ini bukan hanya tantangan, tapi juga peluang baru yang perlu dimanfaatkan,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Fakhrul menyatakan bahwa Indonesia harus siap menerima perubahan mendasar pada struktur finansial global. Kondisi saat ini tidak hanya fenomena pasar, tetapi juga tanda awal pergeseran ke sistem keuangan yang lebih beragam. Ia menambahkan, akses likuiditas dan pendanaan kini bergantung pada jaringan bilateral, regional, serta fleksibilitas kebijakan negara-negara.

Perubahan Pendekatan Kebijakan untuk Menghadapi Tantangan

Fakhrul mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak merespons perubahan ini secara cepat dan strategis, risiko jangka panjang akan sangat signifikan. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi—seperti 8 persen—tidak akan tercapai tanpa solusi pendanaan yang lebih baik.

“Kalau kita masih mengandalkan likuiditas global yang selalu tersedia dan murah, kita akan tertinggal. Dunia ke depan adalah tentang kompetisi, bukan asumsi,” tambahnya.

Kebutuhan pemerintah dan otoritas keuangan untuk menyampaikan arah kebijakan secara jelas dan terpadu juga disorot oleh Fakhrul. Ia berpendapat bahwa pasar saat ini tidak hanya menilai stabilitas, tetapi juga arah perubahan kebijakan. Tanpa komunikasi yang kuat, Indonesia berisiko kehilangan momentum dalam menghadapi fragmentasi global.