OJK Umumkan Dua Strategi Utama untuk Penguatan Pasar Modal Indonesia

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua dokumen strategis, yaitu Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030 dan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030. Kedua roadmap ini bertujuan untuk memperkuat proses penguatan pasar keuangan, meningkatkan perlindungan investor, serta mendorong pendanaan berkelanjutan.

Strategi Pasar Derivatif

Sebagai bagian dari roadmap pengembangan pasar derivatif, OJK menetapkan arah untuk menciptakan pasar yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas. Tujuan utamanya adalah memperkuat peran instrumen ini dalam manajemen risiko dan penguatan struktur pasar keuangan. Empat pilar utama membentuk dasar pengembangan roadmap ini.

Strategi Pasar Modal Berkelanjutan

Di sisi lain, roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030 bertujuan untuk memperkuat peran pasar modal sebagai penggerak pendanaan dan investasi yang berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Keempat pilar utama juga menjadi pedoman utama dalam implementasinya.

“Penerbitan dua roadmap ini menegaskan komitmen OJK dalam membangun sektor keuangan yang inklusif, efisien, dan kompetitif, sekaligus mendukung pencapaian target nasional, termasuk kebijakan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK),” kata Agus Firmansyah, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Pilar-Pilar Strategi Pasar Derivatif

Pilar pertama fokus pada penguatan perlindungan investor. Hal ini mencakup pengembangan klasifikasi investor ritel dan profesional yang terpadu dengan single investor identification, harmonisasi standar know your customer, serta pembatasan leverage bagi investor ritel. Di samping itu, ada upaya penguatan pemisahan aset nasabah dan pengembangan dana pelindungan investor.

Pilar kedua menyangkut harmonisasi dan pengawasan intermediari. OJK menyelaraskan perizinan, standar tata kelola, dan persyaratan modal untuk semua intermediari. Penguatan manajemen risiko, kewajiban pelaporan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif juga menjadi bagian dari pilar ini.

Pilar ketiga bertujuan memperluas variasi produk derivatif dan meningkatkan partisipasi pasar. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun over-the-counter. Selain itu, OJK juga memperkuat likuiditas pasar melalui kerangka liquidity provider dan fasilitasi partisipasi lintas sektor.

Pilar keempat menitikberatkan pada efisiensi infrastruktur. Tujuannya adalah mendorong struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional. Implementasi standar IOSCO/PFMI, penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP, serta pengembangan kerangka pengelolaan agunan lintas aset sesuai standar global menjadi fokus pilar ini.

Pilar-Pilar Strategi Pasar Modal Berkelanjutan

Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan dibangun berdasarkan empat pilar utama. Pilar pertama berupaya memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan dengan menetapkan dasar kebijakan dan regulasi yang relevan.

Pilar kedua menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk pasar modal berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan aktivitas yang berbasis ESG.

Pilar ketiga bertujuan mendorong partisipasi aktif pelaku pasar melalui penyediaan perangkat pendukung dan insentif yang tepat. Hal ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri investor dalam berpartisipasi.

Pilar keempat menekankan kolaborasi domestik dan internasional. OJK ingin mendorong pengembangan pasar modal berkelanjutan secara berkesinambungan melalui kerja sama lintas sektor.

Saat ini, pasar modal Indonesia sudah memiliki berbagai produk pendanaan berkelanjutan. Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan mencapai Rp 74 triliun.