Wamendagri: Bandara Douw Aturure di Nabire jadi simbol harapan

Jakarta – Kehadiran pesawat Wakil Presiden Republik Indonesia di Bandara Douw Aturure, Nabire, Papua Tengah, dianggap sebagai bukti keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan bahwa infrastruktur ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah itu.

Kunjungan Wapres dan Harapan Pembangunan

Ribka berbicara setelah menemani kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Nabire. Ia menegaskan bahwa realisasi Bandara Douw Aturure yang mampu didarati Boeing merupakan hasil dari upaya bertahun-tahun yang tidak sia-sia.

“Hari ini, 20 April 2026, saya bersukacita karena impian kami untuk memperpanjang bandara agar bisa menerima pesawat Boeing telah terealisasi. Pesawat Wapres berhasil mendarat, menandai langkah penting untuk masa depan Papua Tengah,” ujarnya.

Kisah Perjuangan dan Pertumbuhan

Menurut Ribka, pengembangan bandara ini juga membuktikan dukungan Tuhan kepada masyarakat setempat. Ia mengingat masa awal menjabat sebagai penjabat gubernur, di mana kondisi bandara sempat memicu keraguan dan fitnah dari berbagai pihak.

“Saat pertama kali hadir di sini, saya sempat berlutut di bandara. Namun, Tuhan memberi kesempatan semua berjalan lancar,” tutur Ribka.

Fasilitas dan Perkembangan Bandara

Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, menjelaskan bahwa Bandara Douw Aturure kini dikelola oleh UPBU Kelas II Nabire. Fasilitas di sisi udara dan darat terus diperbaiki untuk memenuhi standar penerbangan modern.

“Bandara ini memiliki runway, apron, taxiway, dan fasilitas pendukung seperti terminal penumpang, kargo, serta powerhouse. Runway telah diperpanjang dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter, memungkinkan pendaratan pesawat berkapasitas besar,” katanya.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Pemerintah

Pengembangan bandara masih perlu dilanjutkan, terutama pada terminal yang saat ini hanya mampu menampung pesawat ATR. Ribka menyoroti kebutuhan pelebaran runway, perluasan apron, serta peningkatan fasilitas lainnya.

Kunjungan tersebut dihadiri sejumlah pejabat, seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Tengah Petrus Waine, dan Plt. Sekretaris Wapres Al Muktabar. Melalui peninjauan ini, pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Papua Tengah.