Kementerian PU: Pembangunan Pusat Pemerintahan PBD Tuntas 100 Persen

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – Corneles Sagrim, kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPPBK) Papua Barat di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, mengungkapkan proyek pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai sepenuhnya. Proyek ini mencakup lima kegiatan inti, termasuk pengembangan lahan, pembangunan tiga gedung utama, serta sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk daerah otonomi baru.

Perkembangan Fisik dan Fungsi Gedung

Dalam wawancara di Sorong, Corneles menjelaskan seluruh tahapan konstruksi telah memenuhi standar teknis dan melalui uji kualitas. Pemeriksaan juga dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski pekerjaan fisik rampung, peresmian belum bisa dilakukan karena masih menunggu penyelesaian penataan kawasan yang sedang dalam proses tender.

“Seluruh tahapan pekerjaan telah dilaksanakan sesuai standar teknis, termasuk pengujian kualitas. Proyek ini juga telah diaudit oleh BPK,” ujar Corneles.

Dijelaskan, total lahan yang dibebaskan untuk kawasan pusat pemerintahan mencapai sekitar 55 hektare. Namun, pemanfaatan saat ini hanya sekitar 20 hektare, fokus pada pembangunan tiga gedung utama: Kantor Gubernur, DPRP, dan MRP. Dalam hal luas lahan, kompleks DPRP hanya menempati 0,7 hektare, sementara Kantor Gubernur memiliki area 1,7 hektare.

Desain Kantor Gubernur mengutamakan modernitas dan fungsionalitas, dengan fasilitas seperti ruang rapat, area kerja bagi gubernur dan wakil gubernur di lantai tiga, serta lift. Gedung tersebut dapat menampung hingga 300 orang secara bersamaan. Selain itu, lokasi bangunan dipilih di atas elevasi lebih dari 8 meter untuk mengurangi risiko banjir, didukung sistem drainase yang dirancang khusus.

Pengembangan Infrastruktur dan Tantangan

Corneles menyoroti kebutuhan penataan kawasan lebih lanjut, yang meliputi jalan, saluran drainase, ruang hijau, alun-alun, dan gapura utama. Proyek ini juga akan memasukkan multi utility tunnel (MUT), yaitu saluran bawah tanah terpadu untuk jaringan air, listrik, dan telekomunikasi.

“Kami ingin seluruh utilitas tertata rapi di bawah tanah sehingga kawasan terlihat lebih modern dan tertib,” kata dia.

Menurutnya, pembangunan gedung secara teknis sudah siap digunakan. Namun, operasional penuh masih menunggu suplai listrik dari PT PLN (Persero) agar fasilitas pendukung seperti lift berjalan optimal. “Bangunan tersebut pada prinsipnya sudah bisa difungsikan, tinggal menunggu proses serah terima pengelolaan,” imbuhnya.